NANGA BULIK - Percepatan peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamandau menjadi salah satu komitmen bersama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan perusahaan swasta dalam mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan perizinan. MPP terus melengkapi berbagai kekurangan agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan.
"Tahun 2023 lalu Kabupaten Lamandau telah melaksanakan soft launching MPP, dan pada 5 Maret 2024 mendatang akan digelar launching MPP serentak se-Indonesia, sehingga perlu persiapan yang lebih matang," ucap Pj Bupati Lamandau Lilis Suriani saat memimpin rapat persiapan grand launching dan penandatanganan MoU Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamandau di aula Setda Lamandau, Rabu (7/2).
Pada Senin 12 Februari 2024 diharapkan semua penyedia layanan sudah mulai mengaktifkan layanan di MPP secara maksimal.
Seluruh instansi yang terkait dengan pelayanan publik, agar dapat hadir di booth pelayanan MPP.
Sekda Lamandau, Muhamad Irwansyah menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan karena masih terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setelah soft launching beberapa waktu lalu. Diantaranya harus tersedia dokumentasi video yang berdurasi 1-2 menit yang menampilkan profile booth yang ada di MPP.
"Tujuannya untuk memudahkan masyarakat menerima informasi pelayanan yang tersedia di MPP," tambahnya .
Dalam rapat juga digelar penandatanganan nota kesepakatan Pj Bupati Lamandau Lilis Suriani bersama lembaga vertikal dan swasta tentang sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan layanan terpadu MPP Kabupaten Lamandau. (mex/yit)
