KUALA PEMBUANG- Dalam rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Pemerintah Kabupaten Seruyan, Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi Nasional (Kepedean), menyampaikan tiga poin penting yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah setempat. 

Diantaranya terkait deviden Bank Kalteng, seperti diutarakan Ketua Fraksi Kepedean Bejo Riyanto, yang mempertanyakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Bank Kalteng, yang telah mencapai 100persen, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.

“Kami mempertanyakan apakah deviden yang menjadi hak pemerintah daerah sudah dibayarkan oleh pihak Bank Kalteng, mohon penjelasan,” ujarnya.

Kemudian lanjut Bejo, terkait tuntutan kebun plasma oleh masyarakat. Fraksi ini juga mengangkat isu tuntutan masyarakat dari beberapa desa terkait kebun plasma kepada salah satu perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit. Pihaknya meminta klarifikasi mengenai apakah masalah tersebut telah ditangani oleh dinas terkait dan bagaimana progres penyelesaiannya.

Selanjutnya  Fraksi Kepedean menyinggung keberlanjutan tenaga kontrak daerah, dan menekankan pentingnya mempertahankan tenaga kontrak daerah. Menurut Bejo, Seruyan masih kekurangan tenaga kerja di bidang-bidang penting seperti perawat, dokter, guru, dan lainnya.

“Kami berharap agar tenaga kontrak daerah tetap dipertahankan demi mendukung pelayanan publik yang optimal,” tegasnya.

Bejo menambahkan, Fraksi Kepedean berharap  Pemkab Seruyan dapat segera memberikan jawaban dan tindakan konkret atas ketiga poin tersebut, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Seruyan. (rdw/gus)