PANGKALAN BUN - Kepala Dinas Sosial Kobar Moehammad Daoed mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kobar mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini diungkapkannya saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (26/11/2024)

“Dalam setiap penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya oleh Kemensos RI, baik berupa bantuan tunai maupun non tunai,” ujar Daoed.

Lebih lanjut Daoed menegaskan bahwa ketentuan penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD maupun sumber lainnya, khususnya menjelang Pilkada mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor : 80.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial.

“Sehingga dengan adanya SE tersebut, penyaluran bantuan sosial yang sudah direncanakan penyalurannya ditunda hingga hari setelah pemungutan suara tanggal 27 November 2024,” terangnya.

Sementara itu dalam kunjungannya Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya terkait isu penyalahgunaan bantuan sosial dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

“Praktik penyalahgunaan bansos adalah fenomena yang telah menjadi perhatian dalam dunia politik Indonesia, terutama setelah tahapan Pemilu 2024 dilakukan. Karena sebenarnya bansos merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti Program Bantuan Langsung (BLT), sembako dan program bansos lainnya,” katanya. (*)