PANGKALAN BUN – Wakil Ketua I DPRD Kobar H Rudi Imam Gunawan mendesak pemerintah daerah segera mencari solusi atas permasalahan antrean BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dinilai sangat mengganggu masyarakat.

Menurut Rudi, antrean kendaraan yang mengular setiap harinya tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat tetapi juga mempengaruhi perekonomian lokal.

“Kondisi ini harus segera diatasi. Kami di DPRD siap mendukung pemerintah daerah dalam mencari solusi yang efektif,” ujarnya, Kamis (2/1).

Salah satu penyebab antrean panjang ini adalah distribusi bahan bakar yang tidak merata, serta adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar oleh pihak-pihak tertentu. DPRD Kobar meminta pengawasan lebih ketat dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Di sisi lain, beberapa warga mengeluhkan waktu tunggu yang mencapai berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar. “Kalau terus begini, aktivitas kerja warga jadi terganggu,” katanya.

Rudi juga menyarankan agar pemerintah daerah menggandeng   Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan bakar mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada beberapa SPBU di Kobar yang tidak menjual pertalite.

"kalau tidak salah, ada dua SPBU yang tidak menjual pertalite. Kami harap ada langkah nyata dari pihak-pihak terkait, termasuk meningkatkan fasilitas dan sistem antrean di SPBU agar lebih tertib dan efisien,” tegasnya.

Menurutnya, solusi jangka panjang seperti penggunaan teknologi untuk memonitor distribusi bahan bakar juga perlu dipertimbangkan. DPRD Kobar juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan masalah ini dan mengawal setiap kebijakan yang diambil demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat. (sam/yit)