NANGA BULIK -Penjabat (Pj) Bupati Lamandau Said Salim didampingi Sekda Lamandau M. Irwansyah dan sejumlah Kepala OPD kembali mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah secara online yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, beberapa hari lalu.
Said Salim menuturkan bahwa dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan permasalahan perizinan. Salah satu temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , urusan perizinan menjadi salah satu yang paling banyak terjadi pelanggaran.
"Di samping sudah dilakukan melalui sistem seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Publik Online Single Submission, masih banyak pelayanan perizinan yang dilakukan secara manual, door to door, person to person sehingga menimbulkan kerawanan pemungutan liar/gratifikasi. Oleh karena itu perlu dibentuk tim pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah," kata Said Salim di Nanga Bulik, Rabu (5/2).
Sementara itu Plt Kepala BPS RI melalui paparannya menjelaskan, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu ke lima Januari 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH.
"Yang menjadi catatan adalah untuk inflasi yang cukup tinggi, dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu inflasi 0,76 dengan andil 0,34. Catatan peristiwa Januari 2025 antara lain pemberian diskon listrik, perkembangan harga BBM nonsubsidi, penyesuaian harga jual eceran hasil tembakau buatan dalam negeri, dan perkembangan curah hujan," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, juga ditandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus.
"Kita berharap dengan adanya tim pengawasan perizinan ini bisa meningkatkan investasi di daerah, karena perizinan akan berjalan lebih cepat, bersih dan transparan serta bebas dari pungli," harap Said Salim. (mex/yit)
