PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong dan beberapa anggota legislatif setempat lainnya, menerima aksi unjuk rasa yang disampaikan gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas dan organisasi yang disampaikan di halaman gedung DPRD setempat, Rabu (19/2).
Aksi ratusan mahasiswa ini sebagai bentuk respon atas sejumlah kebijakan pemerintah pusat, khususnya efisiensi anggaran di bidang pendidikan yang dinilai sangat merugikan dan mengancam jaminan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menanggapi hal tersebut, Arton menyampaikan bahwa lembaga legislatif sangat menyadari betul apa yang menjadi keluh kesah mahasiswa, karena didasari sektor pendidikan sendiri memegang peranan penting dalam pembangunan daerah.
"Ini bagus sekali karena sebagai bentuk perhatian mahasiswa terhadap negara. Tentu yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," paparnya.
Di satu sisi dirinya juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi ini harus betul-betul dipahami, baik dari sisi tujuan ataupun sasarannya. Demikian halnya di sektor pendidikan, yang dianggap tidak akan berdampak akibat adanya efisensi tersebut.
"Wajar kalau ada efisensi, namun perlu dipahami tidak semua dipotong, tidak semua dibuang karena ada poin-poin tertentu saja," tegas Arton S Dohong.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah daerah pada dasarnya harus tetap tunduk terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Namun demikian bukan berarti apapun yang menjadi keluhan masyarakat tidak bisa disampaikan kepada pemerintah.
"Kan ada ketentuan-ketentuannya, provinsi inikan tetap menjalankan kebijakan itu. Tapi kalau ada keresahan semacam ini, ya tetap DPRD ikut menyuarakannya kepada pemerintah pusat," pungkas Arton. (sho/gus)
