PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ansyari mengakui bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengurus Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penundaan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kotawaringin Timur (Kotim).

Berdasarkan keterangan badan gizi, penundaan tersebut dilakukan lantaran ada beberapa kendala terkait kesiapan dari pihak ketiga selaku penyedia dapur umum. Kendala ini berkaitan dengan standar kelayakan, sehingga tidak memungkinkan program MBG ini terlaksana.

“Badan gizi sudah evaluasi, mereka tidak berani mengiyakan pihak ketiga yang menyediakan dapur umum karena ada beberapa izin yang ditolak berkaitan dengan kesiapan,” kata Ansyari, Kamis (20/02/2025).

Keputusan penundaan semantara MBG ini sudah sangat tepat, sebab kendala kesiapan ini dianggap cukup berpengaruh terhadap penyediaan makan terutama memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau yang tidak siap dipaksakan, dikhawatirkan makanan yang sajikan tidak sesuai dengan standar yang diminta pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengingatkan pemerintah dan lembaga terkait yang terlibat memiliki kesiapan yang matang, baik itu dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga infrastruktur penunjang lainnya.

“Program inikan bagus sekali, apalagi sama-sama kita tahu tidak semua pelajar bisa merasakan makan sarapan atau makan siang. Karena itu hadirnya MBG ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, agar dalam kegiatan ini antara pemerintah kabupaten dan kota harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya terkait dengan sarana dan prasarana terkait dapur pelayanan.

“Karena di MBG ini ada riset-risetnya, apa yang dipersiapan dan apa tujuannya. Jadi di daerah ini mengikuti saja yang menjadi arahan pemerintah pusat,” pungkasnya. (sho/fm)