PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Purdiono, mengingatkan agar upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor harus dibarengi pembenahan internal oleh pemerintah.

Menurutnya, salah satu yang diperhatikan berkaitan dengan kemudahan akses serta menjamin pelayanan yang tidak bertele-tele dan berbelit-belit demi meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pejak kendaraan bermotornya.

"Ya harus dipermudah, karena kalau ingin pendapat pajak ini tinggi maka jangan ada yang dipersulit. Pemerintah jangan cuma menuntut masyarakat, tapi juga harus membenahi sistemnya," kata Purdiono, Selasa (15/4).

Ia mengatakan, tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kalteng selama ini jangan diartikan karena masyarakat malas membayar, akan tetapi pemerintah juga perlu berbenah melihat apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut.

Menurutnya keinginan masyarakat untuk membayar pajak sebetulnya sangat tinggi, namun karena rumitnya persyaratan dan akses yang didapat membuat masyarakat enggan menunaikan kewajibannya tersebut.

"Seperti yang dikeluhkan selama ini, bayar pajak harus bawa identitas asli pemilik kendaraan ataupun surat kuasa. Masyarakat banyak mengeluhkan ini, terutama yang membeli kendaraan second,"beber Purdiono.

Ia menegaskan, pembenahan pelayanan ini tidak hanya sebatas persyaratan, akan tetapi juga menyangkut akses dengan membuka pelayanan mobile di daerah pelosok untuk menghimpun sumber-sumber pendapatan secara merata.

"Potensi pendapatan pajak ini sangat besar, jadi pemerintah juga harus sadar bahwa hal ini harus direspon dengan cara memberi kemudahan," pungkasnya. (sho/gus)