PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj. Nurhidayah menghadiri pertemuan penting antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Komisi V DPR RI yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/04/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, menunjukkan keseriusan semua pihak dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah.

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis dalam pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan perhubungan. Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus, memimpin langsung jalannya diskusi dan menyampaikan komitmen Komisi V untuk mendalami kondisi riil infrastruktur di Kalteng.

Ia menegaskan pentingnya pembangunan yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas wilayah.

Menurut Lazarus, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya harus didorong secara serius dan berkesinambungan.

Ia menyebutkan bahwa Komisi V DPR RI hadir untuk memastikan pembangunan tersebut berjalan sesuai kebutuhan daerah dan dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan aspirasi dari kepala daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kobar Hj. Nurhidayah menyampaikan aspirasi dari daerahnya, khususnya terkait pentingnya peningkatan fasilitas di Bandara Iskandar Pangkalan Bun.

Ia menekankan bahwa bandara ini memiliki peran strategis tidak hanya bagi Kobar, tetapi juga bagi daerah lain di Kalimantan, termasuk sebagian wilayah Kalimantan Barat.

“Kami berharap pengembangan Bandara Iskandar bisa diprioritaskan pemerintah pusat,” ujarnya.

Nurhidayah menjelaskan bahwa Bandara Iskandar merupakan pintu gerbang utama untuk mobilitas masyarakat dan logistik yang berdampak langsung pada aktivitas perekonomian regional.

Dengan infrastruktur bandara yang memadai, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin baik dan mampu mendukung berbagai sektor, termasuk pariwisata, perdagangan, dan layanan publik lainnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi forum strategis dalam menyinergikan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Diharapkan hasil dari diskusi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan, serta mampu mempercepat kemajuan wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan. (sam/fm)