PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, mengingatkan pemerintah terus melakukan upaya pengawasan dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan yang sudah dibenahi selama ini.

Ia mengatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan ataupun peningkatan infrastruktur jalan termasuk yang paling besar, karena itu pengerjaan harus diperhatikan termasuk melakukan pengawasan supaya ruas yang sudah ditangani tidak kerusakan berulang-ulang.

“Jalan yang rusak tidak hanya ditangani dan diperbaiki, namun setelah itu harus ada pengawasannya. Karena kalau rusak terus-terusan, maka habis anggaran tiap tahun hanya untuk perbaikan saja,” katanya, kemarin.

Politikus PDIP ini mengapresiasi langkah tegas pemerintah provinsi yang mengeluarkan kebijakan pembatasan tonase angkutan melalui ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun. Langkah ini dinilai tepat untuk mengurangi risiko kerusakan jalan akibat tingginya aktivitas angkutan yang didominasi milik perusahaan.

Namun tentu saja masalah implementasinya yang harus diperhatikan lagi, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan dalam bentuk pengawasan secara rutin.

“Intinya jangan sampai kecolongan masih ada yang melintas, apalagikan sekarang ini ruas jalan itu dalam tahap perbaikian sehingga harus diawasi supaya tidak ada pelanggaran di sana,” ucapnya.

Dengan pengawasan yang ketat, ia yakin kerusakan jalan dapat diminimalisir dan tentu hal ini akan berdampak baik terhadap anggaran daerah. Oleh karena itu seluruh perangkat terkait diharapkan bisa betul-betul bekerja sama menjalankan kebijakan pemerintah.

“Tujuannya untuk kepentingan bersama, khususnya masyarakat yang selama ini menggunakan jalan untuk kegiatan ekonomi. Kalau jalan bagus maka lalu lintas barang dan jasa akan lancar, sehingga pengaruh ekonominya akan dirasakan,” pungkasnya. (sho/fm)