PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah bersama rombongan DPRD Kobar audiensi ke Komisi V DPR RI pekan lalu. Kunjungan ini ditujukan kepada anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah Muhammad Syauqie yang merupakan perwakilan Fraksi PAN. Pemkab ingin koordinasi terkait pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kobar menyampaikan harapan besar masyarakat Kobar terhadap pembangunan bandara baru yang berlokasi di wilayah Sebuai, Kecamatan Kumai. Kebutuhan akan bandara baru sudah mendesak seiring perkembangan wilayah dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.
"Silaturahmi ini sebagai bentuk komunikasi untuk memperkuat dukungan pembangunan bandara yang sangat diidamkan masyarakat," ujar Bupati Nurhidayah.
Ia menegaskan, bandara baru sangat penting untuk menunjang aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan terbukanya jalur udara yang memadai, Kobar diyakini bisa semakin berkembang sebagai wilayah strategis di Kalimantan Tengah. Apalagi, letaknya yang cukup sentral menjadikan Kobar sebagai pintu masuk utama dari dan ke wilayah barat provinsi.
Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah persiapan teknis dan administratif untuk mendukung realisasi proyek tersebut. Dukungan dari pemerintah pusat, terutama Komisi V DPR RI, sangat dibutuhkan dalam hal penganggaran dan percepatan pelaksanaan.
"Kami mohon sinergi agar pembangunan ini bisa segera terealisasi," ungkapnya.
Selain masalah bandara baru, pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan pembangunan strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi perhatian utama masyarakat. Audiensi ini menjadi ruang koordinasi penting antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan, terutama karena Muhammad Syauqie duduk di Komisi V DPR RI yang secara langsung membidangi infrastruktur, transportasi, dan perhubungan.
Dalam pertemuan tersebut, Nurhidayah menyampaikan percepatan pembangunan bandara di Kotawaringin Barat, peningkatan jalan penghubung antarwilayah dan antardesa guna menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, serta perbaikan dan pembangunan jembatan. Termasuk jembatan penghubung antarkecamatan yang saat ini kondisinya perlu perhatian dari pemerintah pusat. (sam/yit)
