PANGKALAN BUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Mulyadin mendorong pemerintah daerah untuk segera menggelar rapat koordinasi terkait aksi protes puluhan sopir angkutan di SPBU Panjung Pangkalan Bun, Rabu (2/7). Aksi tersebut terjadi di depan Universitas Antakusuma, Jalan Iskandar, sebagai bentuk kekecewaan para sopir atas kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang akan dialihkan ke SPBU Simpang Runtu.

Saat menemui para sopir, Mulyadin menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditangani agar tidak berlarut-larut.  BBM adalah kebutuhan pokok yang menunjang aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat gejolak di lapangan.

"Kami berharap segera digelar rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari Hiswana Migas, pengelola SPBU, hingga perwakilan para sopir. Ini penting agar ada solusi yang adil dan berkelanjutan," ujar Mulyadin.

Ia juga mengimbau para sopir untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif. Mulyadin meminta agar aspirasi disampaikan dengan tertib tanpa anarkisme, agar tidak menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat yang sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Menurutnya, pertemuan lintas sektor ini harus menjadi forum terbuka untuk menyampaikan keluhan dan mencari titik temu. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif sebagai mediator agar distribusi BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, kami minta Pemda jangan menunda-nunda dan segera mengambil inisiatif agar para sopir bisa kembali bekerja dengan tenang, dan masyarakat pun tidak terganggu," pungkas Mulyadin. (sam/yit)