PALANGKA RAYA - Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif terkait meningkatnya urbanisasi di Ibu Kota Provinsi Kalteng. Perpindahan penduduk desa ke kota bisa menimbulkan dampak sosial dan infrastruktur. 

"Urbanisasi yang terus berkembang harus juga diiringi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik," katanya, kemarin.

Pemerintah harus memerhatikan sejumlah masalah, baik kepadatan lalu lintas, keterbatasan hunian layak, hingga tingginya kebutuhan lapangan kerja. Ini artinya pertambahan jumlah penduduk harus dijawab dengan kesiapan pelayanan publik dan penataan kota.

Di sisi lain, Sigit menilai pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dunia usaha dan masyarakat, dalam mengelola perubahan demografis. Penyediaan fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan air bersih harus menjadi prioritas pembangunan.

"Ini menjadi tugas pemerintah bagaimana ke depan bisa lebih memerhatikan lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial di masyarakat," ucapnya.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap pembangunan permukiman dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara cermat. Ia mengingatkan agar pertumbuhan kota tidak berlangsung tanpa arah atau tanpa perencanaan yang matang.

"Penting bagi semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kualitas hidup warga. Kebijakan yang dirancang perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan," pungkasnya. (sho/yit)