PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi mengharapkan pemerintah daerah melakukan tes urine secara rutin untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bebas dari penyalahgunaan narkoba.  Hal tersebut sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahan, sehingga harus memastikan tidak ada pegawai terlibat penyalahgunaan narkoba.

"Saya rasa soal bebas dari narkoba ini komitmen seluruh pemerintah daerah. Karena itu wajib soal pengecekan ini dilakukan rutin," kata Syaufwan Hadi, Kamis (10/7)

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta dukungan penuh dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat langkah pemberantasan narkoba.  Ini harus dipertegas karena hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palangka Raya beberapa waktu lalu, ditemukan 17 orang terindikasi positif narkoba, dengan 16 orang di antaranya adalah pegawai tidak tetap (PTT) dan satu orang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

"Hasil positif narkoba ini bisa dikatakan sebagai tamparan untuk Pemerintah Kota Palangka Raya. Padahal kita saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi narkoba," ucapnya.

Tes narkoba secara berkala dilakukan demi pencegahan dan menjaga integritas birokrasi. Syaufwan menilai bahwa sanksi terhadap oknum pegawai harus tegas agar memberikan efek jera.  

"Efek jeranya itu diberikan sanksi, bukan hanya rehabilitasi. Bisa pemecatan ataupun hukuman sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (sho/yit)