PANGKALAN BUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat Mulyadin menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kotawaringin Barat (Kobar). Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, keberadaan Sekolah Rakyat di Kobar merupakan langkah maju dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kobar yang telah menyediakan lahan seluas 5,8 hektare di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.
"Langkah cepat pemerintah daerah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Program ini juga dinilai sebagai strategi konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi emas menyongsong Indonesia 2045.
Lebih lanjut Mulyadin menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Hal ini sangat relevan dalam menjawab tantangan tingginya angka putus sekolah yang masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kobar.
Ia menegaskan bahwa seluruh siswa yang akan masuk ke Sekolah Rakyat diambil berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga diharapkan lulusan sekolah ini tidak hanya mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tetapi juga siap terjun ke dunia kerja untuk membantu perekonomian keluarga.
“Selain itu, sekolah ini juga bertujuan membentuk karakter siswa yang gigih, pantang menyerah, memiliki jiwa kepemimpinan, cinta tanah air serta berakhlak mulia. Kami harap kesempatan ini tidak disia-siakan, karena Kobar termasuk salah satu daerah yang diundang dalam pembahasan usulan Sekolah Rakyat. Lahan sudah siap, tinggal menunggu realisasi dari Kemensos,” pungkasnya. (sam/yit)
