PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) pada semester I tahun ini.
Hingga pertengahan tahun, serapan belanja modal dinas tersebut baru mencapai sekitar 2,5 persen, jauh di bawah target ideal.
Nafsiah mengungkapkan, serapan anggaran yang rendah bukanlah hal luar biasa dalam dinamika pemerintahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum rampungnya pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi dasar kegiatan.
“Pembahasan RKA saja belum berjalan. Ini tentu berdampak terhadap pelaksanaan program mereka,” katanya, Kamis (31/7/2025).
Ia menjelaskan, anggaran DTPHP tergolong besar, mencapai sekitar Rp300 miliar dan bahkan meningkat menjadi lebih dari Rp350 miliar setelah perubahan APBD.
Namun, belum finalnya perubahan anggaran menyebabkan beberapa program belum bisa dilaksanakan. Terlebih lagi, kegiatan DTPHP bersumber dari APBD, bukan APBN yang mencakup program di lahan persawahan.
“Kita bicara APBD, seperti pengadaan alat dan mesin pertanian, bibit, hingga pupuk. Ini yang belum berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, belanja modal dinilai lamban karena harus melalui tahapan teknis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga.
Meski demikian, Nafsiah tetap optimistis serapan anggaran DTPHP masih bisa dikejar. Ia berharap kegiatan yang tidak memakan waktu panjang, seperti pengadaan barang dan program rutin lainnya, bisa segera dilaksanakan begitu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diterbitkan.
“Kalau hanya pengadaan alat mesin pertanian atau sejenisnya, waktunya masih cukup,” ucapnya.
Ia juga menekankan agar DTPHP menghindari proyek fisik besar yang memerlukan waktu pengerjaan hingga setengah tahun. Menurutnya, hal tersebut akan sulit dikejar mengingat tahun anggaran akan segera berakhir.
“Kalau sekadar rehab ruangan yang butuh dua atau tiga bulan, itu masih mungkin. Tapi kalau rehab total atau bangunan besar, lebih baik dihindari,” katanya.
Nafsiah mengimbau dinas untuk cermat dalam merancang kegiatan agar serapan bisa maksimal di sisa tahun ini. “Saya yakin dinas paham soal itu, dan dewan pun pasti akan memantau. Yang penting, jangan sampai tertinggal jauh dari OPD lain,” tandasnya. (ktr-1/fm)
