PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada Jumat (31/10/2025). Rombongan yang terdiri dari gabungan Komisi A dan B tersebut diterima langsung oleh Menteri Mukhtarudin dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus membuka peluang peningkatan penempatan tenaga kerja asal Kobar di luar negeri. Selain itu, DPRD ingin memastikan pengembangan SDM daerah berjalan sejalan dengan kebijakan strategis kementerian.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, mengungkapkan bahwa masyarakat Kobar memiliki minat tinggi untuk bekerja di luar negeri. Namun, akses informasi dan pembinaan masih terbatas karena Kobar berada di bawah Region P2MI Banjarmasin.
“Selama ini kita masih tergabung di Region P2MI Banjarmasin sehingga ada keterbatasan dalam pembinaan dan informasi tenaga kerja,” ujar Sri Lestari, Sabtu (1/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta dukungan pemerintah pusat untuk membuka akses yang lebih luas bagi calon pekerja migran asal Kobar.
Menteri Mukhtarudin menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Kobar. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan berbagai program strategis Kementerian P2MI.
Menurutnya, potensi tenaga kerja dari Kobar sangat besar dan bisa menjadi peluang bagi penurunan angka pengangguran daerah. “Jika potensi ini bisa terealisasi, tentu membawa dampak positif bagi pembangunan SDM dan ekonomi Kobar,” jelas Sri menyampaikan pesan Menteri.
Sri Lestari menambahkan bahwa Kobar memiliki banyak lulusan siap kerja dari berbagai lembaga pendidikan, seperti lulusan perawat dari Borneo Cendikia Medika serta siswa-siswi SMK. Jika mereka mendapatkan pelatihan dan akses informasi tentang peluang kerja luar negeri, peluang untuk bersaing di pasar kerja internasional akan semakin besar.
“Kalau mereka bisa mendapatkan pelatihan dan informasi tentang ketenagakerjaan luar negeri, ini akan sangat bagus bagi daerah,” katanya.
Dalam konsultasi tersebut, DPRD Kobar juga mendorong pembentukan Migran Center sebagai wadah pelayanan calon pekerja migran. Pusat layanan ini diproyeksikan dapat menyediakan informasi, pelatihan, hingga pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.
Sri menyebutkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah dinas teknis juga sangat penting dalam meningkatkan skill tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja global.
“Banyak program yang bisa kita bawa pulang dari hasil konsultasi ini, termasuk penguatan Migran Center, kegiatan sosialisasi, hingga peningkatan skill tenaga kerja,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan penuh agar strategi penyiapan tenaga kerja migran asal Kobar dapat terwujud dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. (sam/sla)
