SAMPIT – Belakangan ini, kantor DPRD Kotim kerapkali sunyi senyap. Ihwalnya, para penghuninya sibuk terlibat kampanye pilkada, baik itu Pilbup Kotim maupun Pilgub Kalteng. Kekhawatiran pun muncul tentang nasib agenda internal DPRD Kotim yang terancam terabaikan.
Yang sudah terlihat tentu saja gagalnya penjadwalan pelantikan Hero Harapano sebagai pengganti antarwaktu untuk M Rudini karena anggota Badan Musyawarah tak kunjung komplit. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pembahasan APBD Kotim 2016. Bisa saja APBD 2016 menjadi produk asal-asalan.
Koordinator Forum Bersama LSM di Kotim , Audy Valent, mengecam tindakan anggota DPRD Kotim yang lebih mementingkan kegiatan kampanye ketimbang agenda kegiatan lembaga itu.
”Saya sering ke DPRD lihat kok manusianya kosong. Benar adanya dugaan mereka ini sibuk kampanye. Mestinya jangan meninggalkan urusan di lembaga, apalagi sampai saat ini APBD murni tidak kunjung dijadwalkan untuk dibahas,” kata Audy Valent.
Dia menilai, tak menutup kemungkinan pembahasan APBD 2016 kacau. Sebab susunan jadwal oleh Banmus terlihat carut marut karena hingga kemarin jadwal kegiatan di lembaga itu belum dimusyawarahkan.
”Saya khawatirnya pembahasan APBD ini hasilnya kacau, bahkan asal ketok, atau jangan sampai waktu seperti saat ini dimanfaatkan mafia anggaran itu bergentayangan,” kata Audy Valent.
Lebih jauh dia mengingatkan agar pembahasan APBD 2016 diawasi bersama. Apalagi kondisi Kotim saat ini fokus pada pelaksanaan pilkada. Bisa saja persekongkolan oknum dan mafia anggaran itu terjadi dengan memanfaatkan momentum peralihan jabatan saat ini.
”Apalagi Pj Bupati (Godlin) harus memetakan jajarannya agar pembahasan APBD kali ini memang bersih,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kotim, Ahmad Yani, kembali mempertanyakan penyataan Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli beberapa waktu lalu. Saat itu Jhon menyebutkan efektivitas dan efisiensi anggaran itu belum maksimal karena banyak kebocoran di tengah jalan sehingga nilai program pembangunan menurun hingga 40 persen.
”Sekarang kita balik bertanya kepada DPRD Kotim, kok tahu ada kebocoran anggaran seperti itu, apa yang mestinya dilakukan DPRD, fungsi pengawasan mereka dilaksanakan atau tidak,” cetus Ahmad Yani.
Yani menyebutkan DPRD harusnya bisa membuktikan pernyataannya terkait ketidakefektivan anggaran dengan sistem pembangunan oleh pihak ketiga. Bukan malah menciptakan opini publik tanpa pembuktian dari DPRD sendiri.
”Kalau tidak ada pembuktian artinya masih sebatas asumsi pribadi itu. Mestinya jangan buat opini dulu, DPRD kita harapkan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik,” sambung mantan wakil ketua DPRD Kotim itu. (ang/dwi)
