Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak hanya menyoroti bantuan bagi masyarakat terdampak banjir saat berkunjung ke Palangka Raya. Namun, pelaksanaan program pemerintah pusat berupa pemberian bantuan sosial (bansos) juga menjadi perhatian serius.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mewanti-wanti pemerintah daerah tidak terlambat atau kesulitan dalam pencairan bansos. Baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Saya dengar kendala di sini (Kalteng) kendalanya karena masalah tidak ketemu masyarakat selaku penerima manfaat. Masalah geografis sulit menjangkau yang jauh. Saya pikir ini tidak bisa dijadikan alasan bilang sulit, selama dilaksanakan betul-betul,” katanya.

Dia menegaskan, kondisi masyarakat di daerah pelosok, terutama keluarga penerima manfaat (KPM) harus direspons serius pemerintah dalam hal penyaluran bansos. Jangan sampai kondisi masyarakat yang berada di daerah terluar ini menjadi alasan kendala penyaluran. Pemerintah daerah tentunya harus menjamin seluruh KPM mendapatkan haknya.

”Sebetulnya tidak ada kendala kalau punya niat kerjanya, karena memang KPM ini sudah ada, maka tinggal diserahkan hak mereka. Didatangkan orangnya sekalipun itu terkendala geografis,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng Farid mengatakan, kendala penyaluran bansos selama ini terjadi karena kartu bukti KPM penerima bansos belum tersalurkan sepenuhnya.

Dia mengungkapkan, penyaluran bansos untuk KPM, baik program PKH ataupun BPNT sudah terlaksana dengan sangat baik. Pihaknya juga mengoordinasikan hal itu dengan kabupaten dan kota. Terutama berkaitan dengan pendataan hingga proses penyaluran bansos.

”KPM inikan ada kartu yang membuktikan mereka penerima bansos. Nah, sebagian kartu belum tersalurkan, sehingga target kami segera menghabiskan penyaluran sisa kartu yang ada. Dengan begitu, penyaluran bansos akan lebih optimal lagi,” tandasnya. (sho/ign)