MANAGED BY:
KAMIS
03 DESEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT
Jumat, 18 September 2015 23:04
Menutup Perusahaan Biang Kabut Asap

PROKAL.CO,

Ada dua macam kabar. Ada kabar baik dan kabar kurang baik, berkaitan dengan implikasi kabut asap yang mengharu biru kawasan Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap yang datang seolah rutin setiap tahun ini, benar-benar menyengsarakan penduduk setempat. Tak terkecuali wilayah Kotawaringin Timur khususnya, dan Kalteng pada umumnya.

Kabar buruknya, asap masih merajalela dan belum dapat diprediksi kapan berakhir. Kita seolah kehabisan akal untuk mengatasinya. Seluruh kekuatan dikerahkan, ibarat pertandingan toh masih dimenangkan asap. Asap semakin tebal dan memedihkan mata serta kehidupan. Kita seolah bingung harus kemana dan bagaimana. Kehidupan terasa begitu menyesakkan dada.

Kabar baiknya, penegakan hukum kehutanan dan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, mengultimatum bahwa para perusahaan pembakar lahan yang menyebabkan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan), akan dicabut izin operasionalnya, alias ditutup. Sekitar 170 pengusaha ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda seluruh Sumatera. Dalam bahasa hukum, ia diduga dalam kapasitasnya sebagai penanggungjawab badan hukum, diduga kuat melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dasar Hukum Pidana
Tuduhan yang dialamatkan ke perusahaan itu boleh disebut sangat serius. Pertama, para tersangka dikenai ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. Dalam hal ini, kualifikasinya boleh disebut sebagai penjahat lingkungan hidup. 

Dalam bahasa awam, tindakannya menimbulkan kesengsaraan pada warga masyarakat luas. Tidak saja akibat pada fisik tetapi juga psikis dan bahkan dalam jangka waktu tidak sebentar. Oleh karena itu hukumannya juga sangat berat, dengan catatan tentunya jika hal itu terbukti nantinya.

Kedua, tersangka juga dikenai ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Demikian pula diancam ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman penjara 8 sampai 20 tahun dan denda sampai Rp 50 miliar. Ini juga tuduhan yang sangat serius, yang merupakan tindakan kejahatan terhadap hutan di Indonesia yang semakin merana, dan bahkan sudah sangat merana.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 22:47

Rudini Ditenggat 60 Hari

<p><strong>SAMPIT </strong>&ndash; Calon bupati Kotim Muhammad Rudini harus menyerahkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers