Rencana integrasi pengelolaan internet di satuan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, mendapat lampu hijau dari Bupati Halikinnor. ”Targetnya kalau bisa awal 2022 sudah bisa dimulai,” kata Halikinnor di Sampit, Minggu.
Halikinnor mengaku sudah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Multazam terkait rencana integrasi pengelolaan internet tersebut. Dia mengaku tertarik karena dinilai banyak manfaatnya.
Dia meminta dibahas secara rinci agar bisa segera dilaksanakan. Pembatasan bersama diperlukan agar saat pelaksanaan nantinya tidak sampai muncul masalah.
Halikinnor sepakat dengan rencana integrasi pengelolaan internet tersebut demi efisiensi dan peningkatan layanan. Namun ini harus dipersiapkan dengan baik, apalagi menyangkut integrasi data dan layanan secara online agar tidak sampai terganggu saat proses migrasi. ”Internet akan dibenahi dan sentralisasi. Saya sepakat karena ini lebih hemat. Terobosan-terobosan seperti ini yang diperlukan,” kata Halikinnor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Multazam menjelaskan, integrasi internet di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk efisiensi, sekaligus bagian dari langkah menuju visi “Smart City” atau Kota Cerdas.
Multazam menjelaskan saat ini belanja internet satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) masih dilakukan secara parsial atau masing-masing. Biaya yang dikeluarkan tiap SOPD bervariasi, ada yang sekitar Rp 30 juta, namun ada pula yang mencapai Rp 400 juta per tahun.
Jika diakumulasikan, jumlah itu dinilai sangat besar karena jumlah SOPD di daerah ini lebih dari 30 SOPD. Ini dinilai sebuah pemborosan karena seharusnya bisa diefisiensikan dengan cara integrasi internet. ”Misalnya SOPD A sebenarnya tidak perlu membeli internet sampai 20 MBps karena kebutuhannya hanya sekitar 10 MBps, tapi karena harus membeli sistem paket 20 MBps maka harus membeli sebesar itu, padahal sisanya tidak dimanfaatkan. Ini kan pemborosan,” kata Multazam.
Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggagas integrasi internet. Artinya belanja internet di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga bisa lebih hemat karena distribusinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kapasitas internet masing-masing SOPD.
Jika melihat dari penawaran sebuah vendor dengan biaya berkisar antara Rp 1,8 miliar hingga Rp 2,6 miliar per tahun untuk internet terintegrasi, Multazam menilai ini masih jauh lebih efisien dibanding belanja internet secara parsial masing-masing SOPD seperti yang terjadi saat ini.
Selain biaya lebih murah, Multazam menyebut banyak manfaat lain yang didapat jika dilakukan integrasi internet. Penggunaan internet akan lebih efektif sesuai kebutuhan, sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk akses internet gratis bagi masyarakat untuk di tempat-tempat publik seperti taman kota hingga aula-aula desa.
Integrasi internet juga akan memudahkan program lain seperti integrasi layanan, data, koordinasi bahkan komunikasi dengan seluruh SOPD hingga ke kecamatan dan desa.
Pengiriman data akan lebih mudah, cepat dan akurat, bahkan bisa digunakan untuk rapat secara virtual karena pihak penyedia jasa layanan menyiapkan jaringan hingga menjangkau 17 kecamatan yang ada di kabupaten ini. (ant)
