SAMPIT – Pemadaman listrik total di Sampit dan sekitarnya mencatat rekor sebagai pemadaman paling buruk yang pernah terjadi di Kalteng. Minimnya sorotan dari pemerintah pusat terkait peristiwa itu, membuktikan Kalimantan masih jadi anak tiri pembangunan. Padahal, pemadaman menyengsarakan masyarakat banyak. Nilai kerugiannya pun diyakini mencapai ratusan miliar rupiah.
”Kalau dihitung dampak dari pemadaman PLN ini, saya kira puluhan hingga ratusan miliar untuk wilayah Kotim. Sayangnya ini di Kalimantan. Coba seandainya di daerah lain, sudah adak aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, karena dua hari dua malam hidup tanpa suplai listrik,” kata Dadang H Syamsu, anggota DPRD Kotim, Kamis (13/10).
Dadang menuturkan, selama 40 jam lebih warga menderita akibat buruknya kinerja PLN. Kondisi tersebut diperparah dengan pelayanan PDAM yang terhambat akibat tak ada pasokan listrik. Masalah tersebut tak akan terjadi apabila pemeliharaan dan pencegahan dari pihak penyedia listrik dilakukan sejak awal dan aktif melakukan pengawasan di lapangan.
Menurut Dadang, Menteri BUMN harusnya melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PLN di wilayah Kalselteng. Alasan pemadaman yang disebabkan transmisi rusak akibat pohon harusnya bisa diantisipasi.
”Robohnya pohon ini saya pikir alasan murahan. Ini menandakan sterilisasi terhadap jalur SUTT (saluran udara tegangan tinggi, Red) itu sendiri seperti apa? Ini tentunya ada standar pemeliharaan bagaimana seharusnya terhadap jalur SUTT PLN itu. Apakah di sekitarnya memang harus dibersihkan berapa bulan sekali. Artinya, pemadaman ini terjadi merupakan bentuk ketidakmampuan mengurus dengan benar masalah listrik di daerah,” ujarnya.
Menurut Dadang, pemadaman lebih dari 40 jam dengan minimnya informasi kapan listrik bisa menyala merupakan keteledoran PLN. Selain itu, jadi keharusan bagi perusahaan negara itu untuk memberikan kompensasi kepada pelanggannya.
”Merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN, pemadaman ini harus ada kompensasi sesuai perhitungan,” ujar Dadang.
Dadang melanjutkan, listrik padam tak hanya mengganggu aktivitas dan rutinitas sehari-hari, tetapi juga merugikan secara bisnis dan finansial. Kerugian yang dialami warga maupun perusahaan sangat besar.
”PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat,” tegasnya.
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kotim Susilo memahami pemadaman yang disebabkan cuaca buruk tersebut. Namun, di luar kejadian alam yang tidak terduga, seharusnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengantisipasi dan memikirkan kemungkinan yang terjadi, serta dampak kerugian yang dialami masyarakat.
”Tidak cukup dengan permintaan maaf. Harus ada antisipasi mengatasi kemungkinan yang terjadi, seperti mengoperasionalkan PLTD dengan kapasitas daya yang lebih besar yang dapat menjangkau pelanggan PLN yang terdampak. Kita tidak menyalahkan bencana alamnya. Namanya bencana alam itu kejadian yang tidak terduga. Di luar rencana. Tetapi, paling tidak PLN harus siaga mengantisipasinya,” kata Susilo.
Susilo mengapresiasi tim petugas PLN yang berjuang melakukan upaya perbaikan. Namun, dia juga menyesalkan kendala yang dihadapi tidak disampaikan ke publik dengan jelas. ”Saya yakin masyarakat akan memahami itu, tetapi kendala di lapangan tidak disampaikan dengan jelas. Estimasi waktu penormalan yang menjadi tanda tanya masyarakat tak jelas,” ujarnya.
Menurutnya, PLN menuntut masyarakat sebagai pelanggan membayar tepat waktu. Hal itu telah dipenuhi. Namun, apabila terjadi pemadaman, informasi yang disampaikan sangat minim.
”PLN adakah memikirkan dampak kerugian yang dialami masyarakat? Usaha banyak yang tutup, jualan tidak laku, kantor sepi, aktivitas masyarakat sepi, dan masih banyak lagi pelaku usaha yang dirugikan akibat pemadaman ini,” ujarnya.
Susilo menambahkan, PLN perlu melakukan evaluasi menyikapi pemadaman listrik yang terjadi saat ini. ”Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Evaluasi kinerja itu perlu dilakukan. Koordinasi harus ditingkatkan dan pengawasan di lapangan harus rutin dilakukan agar apabila kejadian ini terulang, PLN sudah siap mengantisipasi,” ujarnya.
Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN UIW Kalselteng) Winardi sebelumnya mengatakan, terhentinya suplai listrik di sebagian wilayah Kalteng diakibatkan indikasi gangguan pada sistem transmisi.
Hujan disertai angin kencang dan petir di sebagian wilayah Kalteng menyebabkan pohon tumbang mengenai tiang tower transmisi. Hal tersebut mengakibatkan terhentinya pasokan listrik pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) pada jalur transmisi Kasongan-Parenggen-Sudan.
Pengamatan Radar Sampit, padamnya listrik di sejumlah daerah di Kalteng dalam dua hari ini tak menjadi sorotan pemerintah pusat. Padahal, kejadian tersebut tercatat sebagai salah pemadaman paling buruk di Indonesia yang pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir.
Hampir dua hari penuh sebagian besar warga tak mendapatkan pasokan listrik. Sebagian wilayah di Sampit sempat menikmati listrik menyala karena disuplai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Baamang. Namun, itu pun hanya sementara, tak sampai lima jam.
Dampak pemadaman meluas. Layanan air bersih dari PDAM Tirta Mentaya Sampit nyaris lumpuh, karena distribusi menggunakan pasokan listrik. Sejumlah warga harus mengeluarkan kocek berlebih untuk membeli generator set dan lampu darurat. Hotel jadi sasaran warga untuk mendapatkan layanan listrik dan air yang terjamin. Jaringan seluler juga terkena dampaknya.
Minimnya perhatian dari pejabat pusat dikeluhkan warga Sampit. Publik membandingkan peristiwa itu jika terjadi di Jakarta atau daerah lainnya di Pulau Jawa. Respons pemerintah sangat cepat. Padahal, suplai energi listrik dari batu bara sebagian besar disumbangkan dari wilayah Kalimantan, salah satunya Kalteng.
”Hanya beberapa jam saja mati kalau di Jakarta ributnya bukan main. Jadi isu nasional. Bahkan, Presiden sampai marah ke PLN. Nah, di Sampit, yang jauh dari ibu kota, padamnya hampir dua hari, dilirik pun tidak. Ini membuktikan keadilan sosial itu hanya untuk masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, sementara bagi warga yang jauh di luar pulau jadi anak tiri,” ujar Anang, warga Jalan MT Haryono Sampit.
Pernyataan Anang merujuk peristiwa padamnya listrik di sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya pada 4 Agustus 2019 lalu. Saat itu listrik padam selama lima jam lebih. Keesokan harinya, Presiden RI Joko Widodo langsung mendatangi PT PLN (Persero) untuk mendengar langsung alasan pemadaman. Jokowi sempat memberikan teguran pada perusahaan negara tersebut, karena pemadaman dinilai sangat merugikan masyarakat. (ang/hgn/ign)
