Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) turun tangan mencoba menyelesaikan konflik perkebunan antara Alpin Laurence cs dan Hok Kim di Desa Pelantaran. Namun, bukannya mencapai titik temu, mediasi berujung buntu. Bahkan, persoalan kian pelik hingga melibatkan lembaga adat. Mediasi itu dilakukan langsung Bupati Kotim Halikinnor, Selasa (14/2), di ruang Bupati Kotim. Pertemuan itu juga dihadiri Kapolres Kotim, Dandim 1015, dan Danyon Pelopor B Satbrimob Polda Kalteng. Dalam mediasi itu, informasinya Halikinnor meminta agar lahan yang disengketakan agar sementara berstatus quo.
Setelah mediasi, Ketua Harian DAD Kotim Untung TR mengatakan, putusan adat melalui Basara Hai yang memenangkan Alpin Laurence seolah dilecehkan begitu saja. Karena itu, DAD Kotim akan membawa semua pihak yang merendahkan putusan tersebut ke ranah hukum adat untuk diadili. Termasuk sejumlah pejabat Kotim. Untung menuturkan, dalam mediasi itu, dia menegaskan akan pasang badan untuk urusan penegakan hukum adat dan mengamankan putusan Basara Hai. ”Sampai saya tadi katakan, kalau begitu hukum adat ini dibubarkan,” ujarnya.
Untung mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat DAD Kotim harus mengadili sejumlah pihak melalui sidang adat, di antaranya Hok Kim dan pengacaranya. Hal itu karena pernyataannya yang dinilai merendahkan putusan adat yang dilaksanakan akhir 2022 lalu. Menurut Untung, kuasa hukum Hok Kim menyebut kekisruhan hingga pertikaian kelompok di lokasi kebun diakibatkan putusan adat melalui Basara Hai. Hal itu terekam jelas saat forum mediasi.
”DAD Kotim akan melaporkan sejumlah pejabat itu. Kami juga akan melakukan persidangan adat terhadap Hok Kim dan pengacaranya. Apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh Damang dan Mantir, maka hukum adat Dayak ini akan punah,” ujarnya. Dia menambahkan, pihaknya akan menempuh proses hukum pejabat Kotim yang mengatasnamakan DAD yang menyatakan mencabut putusan Basara Hai dan DAD tidak netral. Dia menilai Pemkab Kotim seolah tidak mengakui hukum adat melalui pernyataannya dalam mediasi.
”Yang pasti akan kami lakukan sidang adat kepada Hok Kim dan pengacaranya,” ujarnya. Kuasa Hukum Alpin Laurence, Mambang Tubil dan Zainal Abidin mengaku prihatin terhadap sikap Polres Kotim yang tidak adil. Salah satunya kasus penyerangan dan pendudukan paksa pekan lalu di lokasi perkebunan yang tidak diproses. Pihaknya akan membawa perkara itu ke Mabes Polri.
Selain itu, dia mendukung langkah DAD Kotim menjaga keputusan adat yang sudah memeangkan Alpin Laurence sebagai pemilik kebun sawit. Bagi mereka, keputusan akhir adat merupakan pegangan yang kuat dan harusnya dihormati semua pihak. ”Kami tetap memberikan dukungan kepada rekan yang pada saat ini telah berjuang menegakan hukum adat. Jadi, semuanya harus patuh kepada hukum adat dan kami dukung DAD Kotim untuk menegakkan hukum adat,” katanya. Zainal Abidin menuding Polres Kotim tidak profesional dalam menangani konflik itu. Terutama saat pendudukan paksa oleh massa Hok Kim pekan lalu. ”Mereka membawa sajam, mengerahkan massa yang banyak dan secara membabi buta,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Hok Kim, Hilda Handayani menegaskan, apabila langkah mereka mengambil alih penguasaan kebun dinilai sebagai pidana, dia mempersilakan pihak yang keberatan melaporkan ke jalur hukum. Begitu juga tudingan dari DAD Kotim yang dianggap melanggar hukum adat saat mediasi yang dipimpin Bupati Kotim. ”Kalau memang saya dan klien saya dianggap melanggar hukum adat, ya tidak masalah. Tapi, saya merasa sepanjang mediasi tidak pernah menghina hukum adat. Saya hanya mereview kondisi ini terjadi karena putusan hukum adat itu sendiri,” ujar Hilda. Hilda juga mempertanyakan kapasitas Untung TR hadir, apakah sebagai pengacara atau Ketua Harian DAD Kotim.
”Apa boleh seseorang hadir dengan job ganda? Di satu sisi dia harus mempertahankan kepentingan kliennya,” ujar Hilda. Hilda sepakat dengan upaya Pemkab Kotim menciptakan kondusifitas daerah. Sejak Rabu pekan lalu, pengamanan dilakukan Polres Kotim di lokasi untuk mencegah bentrok fisik. ”Kami menyerahkan semuanya kepada Pemkab dan Forkopimda. Kalau memang status qou, kami siap mengikuti. Biarlah pengamanan itu ada di aparat. Saya tidak pernah mengerdilkan putusan adat sama sekali. Kalau saya menghina adat, yang mana saya hinakan?” ujarnya. (ang/ign)
