KUALA KURUN – Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meraih penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) terkait penanganan stunting. Penghargaan itu diterima Bupati Gumas Jaya Samaya Monong ketika menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10).
”Kita mendapat apresiasi atau penghargaan dari Wakil Presiden RI karena menjadi yang terbaik untuk Provinsi Kalteng, dalam upaya percepatan penurunan stunting. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berperan dan mendukung upaya ini,” ucap Jaya, Selasa (10/10).
Dalam acara itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis pemberian insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kategori penurunan stunting tahun anggaran 2023, dan pemberian penghargaan kepada mitra pemerintah yang berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting.
”Pelaksanaan kegiatan rakornas ini juga untuk konsolidasi dan koordinasi sebagai upaya mencapai target percepatan penurunan stunting,” tutur Jaya.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, stunting di Kabupaten Gumas berada di angka 17,9 persen atau urutan nomor satu terendah dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalteng. Angka itu turun drastis dibandingkan tahun 2021 yakni 35,9 persen.
”Sepanjang tahun 2022, angka stunting berhasil turun 18 persen. Di tahun 2023, kami targetkan angka stunting bisa mencapai 0 persen. Untuk mencapainya, tentu perlu kerjasama dan sinergitas dari semua pihak terkait,” tegasnya.
Dia meminta seluruh perangkat daerah, lintas sektor terkait, dan masyarakat agar menjadikan stunting sebagai masalah bersama yang membutuhkan penanganan pada seluruh tingkat, sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, produktivitas masyarakat, serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan.
”Kami juga berharap dukungan dari seluruh perusahaan besar swasta (PBS) untuk penanganan penurunan angka stunting, khususnya dalam hal pendanaan. Apabila pemerintah kekurangan dana, bisa didukung dengan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR),” terangnya.
Dia menambahkan, upaya intervensi penurunan stunting dilakukan bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat. Harus ada komitmen dari seluruh lintas sektor untuk mendukung program aksi percepatan penurunan stunting, yang menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik.
”Kami berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pihak yang sudah bekerja keras dalam percepatan penurunan stunting. Kedepan, diharapkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, serta komitmen dalam mendukung program aksi percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (arm/yit)
