PALANGKA RAYA – Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) se-Kalimantan Tengah diminta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Terutama dalam melaksanakan pengawasan, baik audit/pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi terhadap perangkat daerah guna memberikan jaminan kualitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) APIP se-Kalteng di aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (9/11). Edy berharap ada langkah maju dalam peningkatan dan penguatan peran pengawasan APIP.
Edy juga mengingatkan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu inspektorat daerah segera meningkatkan pemenuhan kinerja capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) di wilayah masing-masing. Kemudian, koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum dapat lebih ditingkatkan dan berjalan harmonis, guna saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta menghindari saling tumpang tindih tugas dan kewenangan.
”Saya berpesan agar selalu memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya penguatan peran dan fungsi APIP daerah. Seluruh APIP daerah agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Saring mengatakan, Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemprov. Kalteng berada pada level 3 dengan nilai 3,058. Meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 3,012.
”Sedangkan level kapabilitas APIP, Inspektorat Kalteng berada pada kapabilitas APIP level 3. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kapabilitas, antara lain dengan melakukan kompetensi SDM APIP melalui diklat/bimtek/workshop, dan pelaksanaan telaahan sejawat eksternal (TSE)," katanya.
Dia menambahkan, pada 2021, Inspektorat Kalteng telah membangun portal Sistem Informasi Pengawasan dan Tindak Lanjut (e-Sipasti). Selain untuk mempermudah penyampaian tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat, aplikasi tersebut juga menyediakan media sarana pengaduan masyarakat, seperti Whistleblowing System yang telah dibangun pada 2022. (daq/ign)
