SAMPIT-Upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah ini dinilai cukup berhasil. Atas kerja keras tersebut Pemkab Kotim meraih penghargaan nasional berupa insentif fiscal, kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun anggaran 2023.
Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, baru-baru tadi.
"Alhamdulillah dan saya berterimakasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan apresiasi kepada Pemkab Kotim atas upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Bupati Halikinnor, usai menerima penghargaan tersebut.
Penghargaan diterima Bupati kotim Halikinnor dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada rapat koordinasi nasional dan penyerahan insentif fiskal tahun berjalan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kotim meraih penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar Rp6.142.772.000.
"Penghargaan yang diterima ini adalah kerja kerja keras kita bersama dan berkat dukungan dari semua pihak. Ini akan menjadi motivasi untuk kira terus berjuang menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kotim," ungkap Halikinnor.
Rakornas tersebut dihadiri oleh sejumlah bupati, walikota serta tujuh gubernur yang mendapat penghargaan tersebut. Selain itu juga dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor diundang oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menerima penghargaan insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem. Satu hal yang membanggakan, untuk Kalimantan Tengah, hanya Bupati Kotim yang masuk dalam daftar penerima undangan menerima penghargaan insentif fiskal tersebut.
Halikinnor juga mengungkapkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bantuan anggaran ini harus segera direalisasikan kepada masyarakat sasaran bantuan dengan pengalokasian program yang sudah ditetapkan.
"Kita akan terus melakukan berbagai upaya agar kemiskinan ekstrem ini bisa 0 persen pada tahun 2024 sesuai target dari bapak Presiden RI," tegasnya.
Sementara itu, dalam arahannya Wapres RI Ma'ruf Amin menekankan kepada seluruh kepala daerah agar mengoptimalkan satu tahun waktu yang tersedia menuju target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 atau lebih cepat enam tahun dari target pembangunan berkelanjutan.
Ma'ruf Amin juga menekankan kembali peran krusial seluruh kepala daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan APBD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Diharapkannya, dana insentif tersebut harus dapat dioptimalkan untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
Ia menegaskan, semua upaya tersebut hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja sama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Kerja aktif seluruh kepala daerah, menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem. (yn/gus)
