PALANGKA RAYA- Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengawali rapat koordinasi daerah (rakorda) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng, Kamis (23/11).
Kegiatan ini untuk membangun komitmen bersama demi mencapai sasaran dari program kerja nasional, provinsi sekaligus bersinergi dengan program pembangunan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sampai ke tingkat kabupaten/kota Se Kalteng.
Rakorda ini mengusung tema “Hapakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tantangan, Solusi, dan Praktek Baik Perwujudan Keluarga Berkualitas Melalui Kewirausahaan Perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)”.
Edy Pratowo menjelaskan, Provinsi Kalteng memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan sebesar 67,67 dan IPM laki-laki 75,86. Hal itu menunjukkan kualitas SDM perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.
“DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pembangunan DRPPA diharapkan bisa membantu menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak di desa,” ujarnya, saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng.
Ia melanjutkan,dengan pendekatan pemberdayaan kewirausahaan perempuan industri rumahan melalui Desa DRPPA, masalah dalam keluarga seperti stunting, perkawinan usia anak, perceraian, kemiskinan, kekerasan pada perempuan dan anak yang dimulai dari desa dapat dicegah.
“Dengan itu, perlunya Hapakat antara kita semua, baik provinsi dengan kabupaten/kota dalam pembentukan keluarga berkualitas melalui kewirausahaan perempuan (industri rumahan) di Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Kalimantan Tengah tahun 2024,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kalteng Linae Victoria Aden juga menyampaikan, kegiatan ini untuk mewujudkan SDM perempuan yang berkualitas di Kalteng. Mulai dari desa, sudah ada empat model desa di Kotim dan Pulang Pisau.
“Saat ini kita gencar mensosialisasikan ke kabupaten lainnya untuk berkomitmen dan segera memilih desa-desanya sebagai model,” sebutnya.
Linae menekankan, Hapakat dalam kegiatan ini memiliki arti gotong royong, dimana adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kualitas keluarga, melalui upaya kewirausahaan perempuan di DRPPA.
Ia menambahkan, dengan harapan apabila perekonomian keluarga membaik, maka kemampuan keluarga secara kualitas juga membaik, dan mereka akan mampu menyediakan makanan kebutuhan yang berkaitan dengan gizi keluarga, sehingga angka stunting nantinya juga ikut turun.
“Perempuan juga akan lebih percaya diri karena dia memiliki kemampuan dengan usaha sendiri yang meningkatkan kapasitas dirinya, yang dapat menurunkan angka KDRT. Selain itu, kemiskinan juga akan turun, dan ada kesempatan mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya,”pungkas Linae Victoria Aden. (daq/gus)
