Fraksi Partai Golkar di DPRD Kotim mengkritik keras pelaksanaan pembangunan tahun 2023 yang tak melanjutkan pembukaan jalan untuk daerah terisolir di wilayah Mentaya Seberang. Salah satunya ruas yang menghubungkan ke wilayah Pulau Hanaut melalui jalan Mentaya Seberang. ”Sampai akhir jabatan periode ini, saya menilai belum ada arah kebijakan untuk membuka daerah terisolir, khususnya di Pulau Hanaut. Padahal itu hanya melanjutkan pembangunan yang sebelumnya dan di program 2024 saya lihat belum mengakomodir kepentingan dasar publik ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur.

Rudianur menuturkan, dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah harus berpegang pada program prioritas sesuai komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai amanat RPJMD tahun 2021-2026. ”Terutama komitmen pembangunan infrastruktur jalan, baik perkotaan, kecamatan, dan desa, guna aksesibilitas masyarakat di segala bidang,” katanya.

Fraksi Golkar mendesak Pemkab Kotim memperhatikan hal tersebut dengan berbagai cara, baik dalam bentuk anggaran secara langsung atau melalui program lain, seperti TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) 2024. Di samping itu, dana bagi hasil (DBH) sawit 2024 bisa digunakan untuk peningkatan akses jalan poros kecamatan, misalnya dari Desa Cempaka Mulia Timur hingga Kelurahan Mentaya Seberang. ”Harapan kami, pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi desa dan kecamatan yang ada. Dengan demikian, akan meberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih bagus di daerah tersebut,” ujarnya. Selain itu, lanjut Rudianur, agar dapat menangani semua pembangunan dengan anggaran yang terbatas, peran swasta sangat strategis. Tinggal Pemkab Kotim menyinergikannya dengan mengundang pengusaha untuk berembuk dan lainnya, sehingga mereka dapat terlibat dengan baik dalam proses pembangunan. (ang/ign)