Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kotim sebesar 5 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2023 turun menjadi 4,77 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dari Provinsi Kalteng yang berada pada angka 4,10 persen. Meskipun ada indikasi perbaikan pascapandemi Covid-19, tetapi distribusi tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan lulusan SD berada di angka 3,71 persen, SMP 6,50 persen, SMA 4,80 persen dan SMK kejuruan 10,88 persen.
“Melihat trend dalam tiga tahun terakhir, jumlah tamatan SMK dan SMA masih tertinggi sebagai penyumbang angka pengangguran. Bahkan, tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 9,76 persen. Padahal SMK termasuk dalam vokasi yang seharusnya para lulusan SMK sudah siap kerja dengan keterampilan yang dimilikinya,’’ kata Bupati Kotim Halikinnor saat membuka kegiatan FGD Penyusanan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kotim 2023-2027 di Ruang Pertemuan Lantai 3, Mal Pelayanan Publik, Rabu (29/11/2023).
Melihat dari data tersebut, Halikin mengatakan kondisi realitas struktur angkatan kerja di Kotim mengharuskan Pemkab Kotim untuk mampu mengurai pemasalahan dan upaya antisipasi untuk melakukan redesain dalam perumusan arah kebijakan transformasi ketenagakerjaan terutama penempatan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi di masa depan. “Tantangan pembangunan ketenagakerjaan untuk mencapai visi Indonesia emas 2045 diantaranya bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif yang diperkirakan dapat menjadi modal pertumbuhan ekonomi yang signifikan,’’ katanya.
Salah satu sektor yang paling dirasakan adalah aspek kebutuhan pasar melalui konsep klaster ketenagakerjaan. Karena itu, langkah strategis yang harus dilakukan dengan menyiapkan perencanaan ketenagakerjaan yang holistic, komprehensif sistematis sebagaimana yang diatur dalam Permenaker Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.
RTK Makro berisikan perkiraan kondisi ketenagakerjaan di masa mendatang dan rekomendasi kebijakan serta program kegiatan yang menjadi salah satu instrument untuk digunakan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di masa mendatang. “Apalagi saat ini Pemkab Kotim sedang mempersiapkan rancangan awal RPJPD 2025-2045, oleh karena itu dokumen perencanaan ini memiliki makna kruasial dan strategis sebagai pijakan dasar dalam pembangunan ketenagakerjaan bagi setiap instansi sektoral dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategi dan programnya sehingga selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan,’’ ujarnya.
“Karena itu, saya meminta kepada perangkat daerah dan instansi terkait agar aktif menyimak FGD ini dengan memberikan masukan dan gagasan pemikiran yang inofatif terkait ketenagakerjaan,’’ tambahnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim Johny Tangkere mengatakan, tujuan penyusunan RTK Makro dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa serta mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“RTK Kotim tahun 2023-2027 ini merupakan penjabaran perencaanan ketenagakerjaan daerah selama lima tahun yang akan datang serta merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja yang menjadi dasar penyusunan RTK Makro Kotim 2023-2027,’’ kata Johny Tangkere saat menyampaikan laporan kegiatan FGD RTK Kotim 2023-2027. Dalam penyusunan RTK makro, Disnakertans Kotim tidak mampu menyusun sendiri sehingga membutuhkan dukungan SOPD, instansi vertikal dan karena itu pula dibentuk tim koordinasi penetapan kebijakan strategi dan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha pada RTK makro kotim 2023-2027.
“Dalam kegiatan FGD ini kami mengudang 60 peserta dari perwakilan swasta, DPRD, perbankan, bursa kerja khusus Kotim, Kadin Kotim, serta kita mendapatkan tamu kehormatan Ibu Rini Nurhayati sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro Kemenaker RI dan dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dari Kabupaten Barsel dan Katingan yang akan memperkaya muatan dan substansi hasil akhir perencaana RTK Kotim dalam pertemuan FGD kali ini,’’ tandasnya. (hgn/yit)
