Permasalahan sampah di Kota Sampit menjadi persoalan serius Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Volume sampah yang dihasilkan dari masyarakat Sampit terus mengalami peningkatan. Bahkan, ada 16.392 ton sampah per tahun yang tidak dikelola alias tidak tertangani. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim Machmoer melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun DLH Kotim Gatot Ismutarto mengatakan, 38,71 persen atau 16.392 ton sampah per tahun yang tidak tertangani tersebut dihasilkan di luar depo yang disediakan Pemkab Kotim.
“Sampah yang tidak dikelola dan tidak tertangani ini solusinya dengan cara kerja bakti di sekitar lingkungan RT. Apabila menemukan sampah menumpuk dibuang sembarangan, Ketua RT bisa langsung gerak cepat mengarahkan warga setempat untuk kerja bakti agar lingkungannya bersih dari sampah,” katanya. Hingga saat ini, Pemkab Kotim melalui DLH Kotim telah membangun dan menyediakan empat depo besar di Jalan Pelita, Tartar, dan Belakang Swalayan Bintang. Ketiga depo besar ini berlokasi di wilayah Kecamatan MB Ketapang dan satu depo besar lainnya di Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang.
DLH Kotim juga menyediakan lagi tiga depo mini di Kecamatan Baamang yang berlokasi di Jalan Tidar, Sampurna, dan Antang serta satu TPS 3R di Jalan Kopi Selatan yang termasuk wilayah Kecamatan MB Ketapang. Sehingga total ada empat depo besar, tiga depo mini, dan satu TPS 3R yang disediakan Pemkab Kotim. “Setiap tahun volume sampah meningkat. Ada 76 ton sampah yang dihasilkan masyarakat per harinya yang dibuang di depo yang disediakan. Masyarakat ini pada dasarnya tidak mau repot dan kalau bisa membuang sampah dilokasi terdekat dengan rumahnya. Sehingga, masih ada tumpukan sampah yang dibuang sembarangan dibeberapa titik,” kata Gatot Ismutarto, belum lama ini.
Pemkab Kotim sudah mempunyai rencana jangka panjang dengan mengubah mindset masyarakat untuk mau mengelola sampah dan semaksimal mungkin memanfaatkan atau mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna. Selain itu, Pemkab Kotim juga terus merencanakan penambahan depo secara berkala menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Ini menjadi tantangan kami, karena mengubah masyarakat untuk lebih sadar dengan kebersihan lingkungan itu masih susah dilakukan. Karenanya, DLH Kotim sudah menjalankan rencana jangka pendek dengan membagikan 25 unit gerobak motor (tosa),” ujarnya. Gerobak motor itu dikelola oleh petugas kebersihan yang mau ditugaskan untuk mengambil sampah di setiap rumah warga dengan membayar iuran rutin per bulan, sehingga sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak dibuang sembarangan.
“Dengan ada petugas kebersihan di setiap RT, warga di setiap RT bisa menggunakan jasa angkut sampah dengan bayaran iuran rutin per bulan sesuai kesepakatan. Tetapi, jumlah gerobak motor yang dibagikan masih belum cukup memenuhi kebutuhan di Kota Sampit, sehingga kita masih memerlukan banyak tosa lagi,” katanya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kotim Rafiq Riswandi mengatakan, Pemkab Kotim perlu mengadopsi sistem pengelolaan sampah seperti di Kabupaten Banyumas.
“Pengelolaan sampah di Banyumas jadi percontohan dan pernah mendapatkan penghargaan. Kendala wilayah yang tidak begitu luas menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di sana mengelola sampah tanpa adanya landfill atau TPA,” kata Rafiq. Ide itu terlaksana bermula karena TPA yang penuh sehingga sampah bingung mau dibuang kemana. Sementara itu, Pemkab Banyumas mengalami banyaknya penolakan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dan sejak saat itu Bupati Banyumas Achmad Husein mulai menerapkan sampai dari hulu, tengah, hingga hilir dengan sistem pemilahan yang kemudian sampah dikategorikan menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai. “Bupatinya sampai membuat terobosan menggunakan uang sendiri membeli mesin dan memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat. Terkadang menyadarkan masyarakat itu bisa dilakukan dalam kondisi kepepet. Lahan untuk pembangunan TPA sudah tidak ada, sampah menumpuk dimana-mana. Sementara di Kotim, wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan Banyumas. Namun, pola penerapan pengolaan sampah di Banyumas bisa diterapkan di Kotim yang dapat dimulai dengan mengoptimalkan TPS 3R,” tandasnya. (hgn/yit)
