Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui menetapkan status siaga darurat banjir mulai 19 Desember 2023 – 19 Maret 2024 atau selama tiga bulan.  Status itu ditetapkan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim melaksanakan rapat koordinasi di Ruang Pertemuan Pusat Pengendalian Operasi Bencana (Pusdalops) BPDB Kotim, Senin (18/12/2023). ”Dari hasil rapat koordinasi telah kita sepakati bersama, status siaga darurat banjir mulai ditetapkan besok (19 Desember 2023) sampai tiga bulan ke depan,” kata Rihel, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah (Setda) Kotim.

Mendekati pesta demokrasi, Pemkab Kotim perlu memastikan seluruh tahapan dan jadwal Pemilu 2024, khususnya pada proses distribusi logistik dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nantinya berjalan dengan aman dan lancar tanpa hambatan. ”Pemkab Kotim wajib memastikan Pemilu berjalan aman dan lancar. Saat musim hujan, sejumlah wilayah kecamatan di Kotim rawan banjir dan berpotensi dapat memutus akses jalur darat,” katanya.

”Karena itu kami mengundang Bawaslu dan KPU Kotim, supaya mereka mengetahui situasi dan kondisi apabila terjadi banjir dan mengakibatkan sebagian jalan terputus, maka mereka harus mengambil langkah cepat melalui jalur alternatif lain. Apabila memungkinkan lewat jalan alternatif atau lewat jalur sungai menggunakan kelotok,” tambahnya. Berdasarkan kajian risiko bencana, ada 17 desa dari 5 kecamatan di Kotim, khususnya di wilayah utara rawan tergenang banjir. Hal tersebut dapat memutus akses jalur darat. Desa itu di antaranya, Desa Tewei Hara, Tumbang Torung, Tumbang Sapia, Tumbang Kania dan Tumbang Payang yang berada di Kecamatan Bukit Santuai.

Kemudian, di Desa Bawan, Kecamatan Mentaya Hulu. Desa Tumbang Mujam, Luwuk Sampun, Mirah, Tanjung Jorong yang termasuk wilayah Kecamatan Tualan Hulu. Selain itu, Desa Sudan, Sei Ubar Mandiri, Pantai Harapan, Tumbang Koling yang termasuk wilayah Kecamatan Cempaga Hulu dan Desa Hanjalipan, Simpur, dan Soren yang masuk wilayah Kecamatan Kotabesi yang rawan tergenang banjir.

”Desa itu memang rawan tergenang banjir dengan lamanya genangan bervariatif yang bisa sampai memutus akses jalur darat. Walaupun curah hujan dari penjelasan BMKG tadi masih masuk kategori menengah, tetapi faktanya genangan banjir tetap terjadi, mungkin itu juga dipengaruhi beberapa faktor, bisa karena durasi hujan yang cukup lama, air sungai sedang pasang atau bisa juga saluran drainase yang tidak lancar sehingga mengakibatkan air meluap menutupi jalan dan menimbulkan genangan banjir,” ujarnya. Rihel mengatakan, status siaga darurat banjir dapat ditingkatkan menjadi tanggap darurat apabila dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir mengakibatkan korban terdampak, jumlah kejadian banjir yang terus meningkat, serta lamanya genangan banjir terjadi.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, selama musim hujan sejak awal November 2023 lalu, tercatat 3-5 kali kejadian banjir di beberapa wilayah Kecamatan Tualan Hulu, Kotabesi, dan Kota Sampit.

”BPBD menerima laporan banjir di Desa Tumbang Mujam 4 kali, Waringin Agung dua kali, Hanjalipan satu kali, dan di Kota Sampit tiga kali. Tentunya untuk mengantisipasi banjir ini, kami berharap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar tanpa ada kendala banjir,” kata Multazam. Untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir, BPBD Kotim telah mempersiapkan 1 perahu karet, 2 perahu fiber, genset, pelampung dana kelengkapan peralatan lainnya.

”Apabila terjadi banjir pada beberapa daerah tertentu, kami akan mendirikan pos lapangan (poslap) di 17 desa yang rawan mengalami banjir. Poslap akan didirikan apabila terjadi genangan banjir yang tidak kunjung surut atau cenderung meningkat atau bertahan selama tiga hari berturut-turut,” ujarnya. (hgn/ign)