Kebijakan larangan membuka lahan dengan cara membakar membelenggu petani di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk bertahan mengembangkan usahanya. Pembukaan menggunakan alat berat jadi pilihan sulit karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. ”Persoalan kami petani, kesulitan membuka lahan. Terutama untuk bercocok tanam dan berladang. Kalau ditebas tebang sulit, karena tidak bisa dibakar, sehingga lahannya tidak bersih dan tidak bisa ditanam,” kata Haryadi, petani di Kecamatan Cempaga.
Meskipun ada alat berat yang dibantu pemerintah di kecamatan, proses peminjamannya lama dan harus antre. ”Ini masalahnya, karena mereka yang punya banyak lahan juga pinjam punya pemerintah, sehingga kami yang punya sehektare dua hektare kena imbasnya. Kalau mau sewa sehektare, harganya Rp9 juta. Sangat berat bagi kami,” ungkapnya. Haryadi berharap pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya membantu petani dengan memberikan subsidi atau solusi lainnya untuk mengatasi biaya yang semakin tinggi.
Petani lainnya, Fahmi terpaksa menyewa alat berat. Agar biaya lebih ringan, dia dan petani lainnya patungan. ”Kalau kami menunggu alat pemerintah, sempat tidak punya kebun lagi, karena yang pinjam cukup banyak,” ujarnya. Apalagi, lanjutnya, belakangan ini warga sedang ramai-ramainya beralih dari tanaman karet dan rotan ke kelapa sawit. Tidak sedikit kebun karet dan rotan diganti dengan tanaman sawit. Proses penggantian memerlukan alat berat, karena sulit dikerjakan manual. ”Karena harga karet dan rotan tidak pernah membaik, akhirnya ditebang, dibuang, dan diganti,” ujarnya.
Mengenai biaya membuka lahan, dia mengungkapkan, untuk keperluan lahan sawit seluas satu hektare sekitar Rp20-30 juta. ”Itu belum termasuk harga tanahnya yang sudah mulai mahal sekarang. Apalagi kalau ada akses jalan, sudah di atas Rp15 juta per hektarenya,” kata Fahmi yang merintis usaha sebagai petani sawit ini. Salah satu penyebab mahalnya biaya pembersihan lahan, yakni naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Selain pembelian BBM untuk keperluan alat berat, biaya pembersihan juga meliputi gaji operator yang terlibat dalam proses tersebut.
”Pekerjaan land clearing memerlukan operator yang terampil dan berpengalaman untuk memastikan lahan dibuka dan dibersihkan secara efektif,” katanya. Larangan membuka lahan dengan cara membakar sebelumnya gencar digaungkan pemerintah dan aparat keamanan saat kemarau. Hingga kini belum ada kebijakan lanjutan terkait larangan tersebut, meski sudah memasuki musim hujan. (ang/ign)
