PALANGKA RAYA- Menyikapi beberapa wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng)  dilanda banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat, dipimpin Gubernur Sugianto Sabran menggelar rapat koordinasi penanganan banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim, kemarin (24/1) bertempat di ruang rapat Bajakah, lantai II Kantor Gubernur Kalteng.

Dalam rapat tersebut, Sugianto menginstruksikan agar jajaran Pemprov Kalteng mulai dari BPBPK, Dinas kesehatan, Dinas Sosial termasuk TNI/Polri serta stakeholders terkait, agar segera turun langsung membantu pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak bencana.

Antara lain dengan melakukan intervensi di lapangan dalam bentuk membuka dapur umum, Posko kesehatan serta mengevakuasi warga terdampat, serta menyerahkan bantuan logistik.

Diuraikannya, langkah-langkah penanganan darurat bencana banjir mulai pelaksanaan kaji cepat bencana banjir, penentuan status keadaan darurat bencana banjir yang terjadi, penyelamatan dan evakuasi warga yang terancam dan terdampak banjir.

“Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam dan terdampak banjir (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, penampungan sementara), perlindungan kelompok rentan (anak-anak, lansia, berkebutuhan khusus),  serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital,” ujar Sugianto Sabran.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan,  banjir di beberapa wilayah di provinsi ini terjadi sejak bulan Desember 2023 lalu. Menurutnya sampai saat ini sudah ada satu kota dan lima kabupaten yang terdampak banjir dan sudah ada tiga kabupaten yang menetapkan status Tanggap Darurat Banjir, yaitu Murung Raya, Barito Utara dan Kapuas.

“Dengan dasar tersebut, maka Pemprov Kalteng mengambil langkah untuk segera menetapkan status Tanggap Darurat Provinsi sejak tanggal 23 Januari 2024, sampai dengan 1 Februari 2024 mendatang,” paparnya.

Ahmad Toyib menguraikan, kabupaten maupun kota terdampak banjir di periode Januari 2024,  diantaranya Kabupaten Murung Raya yang telah menetapkan status Tanggap Darurat pada tanggal 17 Januari sampai dengan 15 Februari 2024. Kemudian Kabupaten Kapuas yang telah menetapkan status Tanggap Darurat pada tanggal 17 Januari sampai dengan 30 Januari 2024.

Kemudian, Kabupaten Barito Utara yang telah menetapkan status Tanggap Darurat pada tanggal 19 Januari sampai dengan 1 Februari 2024, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Kepala Staf Korem 102/Pjg Kolonel  Inf Ulysses Sondang menyampaikan saran, untuk mempererat sinergitas dan untuk komando bisa dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten.Pihaknya juga  juga sudah memerintahkan para Dandim yang wilayahnya terdampak banjir agar koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar dapat cepat membantu masyarakat yang terdampak banjir.

"Kami Korem 102/Pjg akan selalu siap bersinergitas dengan pemerintah dalam membantu dan menolong masyarakat yang sedang terdampak banjir, maupun bencana lain,"tegasnya.

Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalteng serta kepala organisasi vertikal, Kepala Staf Korem ( Kasrem ) 102/Pjg Kolonel  Inf Ulysses Sondang, Kepala BPBD Kalteng, Kepala Basarnas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BMKG Kalteng, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bulog Kalteng.(daq/gus)