SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus bergerak untuk mewujudkan visi misi Bupati Kotim Halikinnor dan Wakil Bupati Kotim Irawati. Visi Bupati Kotim Halikinnor dan Wakil Bupati Kotim Irawati adalah terwujudnya Kabupaten Kotim yang mandiri, maju, sejahtera. 

Visi di atas dijabarkan dalam lima misi yaitu, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa atau good governance. Mewujudkan Kotim yang nyaman lestari dan berbudaya. 

Visi dan misi tersebut diutarakan Wakil Bupati Kotim Irawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di aula Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Selasa (30/1).

RKPD ini pula mengacu kepada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kotim.  Irawati mengatakan bahwa hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) perangkat daerah. 

Pada kesempatan itu, Irawati juga menyampaikan prioritas pembangunan tahun 2021-2026, diantaranya  infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan dan Kotim yang nyaman, lestari, berbudaya dan agamis.

"Prioritas pembangunan tahun 2021-2026 ini juga seiring dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025. Ada lima arah kebijakan meliputi infrastruktur, yakni adanya konektivitas jalan antar desa, kecamatan. Kemudian peningkatan kualitas jalan dan jembatan dengan kondisi baik. Di samping itu juga bagaimana mewujudkan Sampit atau Kotim terang," kata Irawati. 

Masih dalam arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yaitu pembangunan atau peningkatan pelayanan dasar rumah tidak layak huni, sanitasi dan air bersih, kemudian peningkatan akses transportasi dan jaringan telekomunikasi. 

Arah kebijakan kedua adalah sumber daya manusia, yakni peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, peningkatan pelatihan tenaga kerja berorientasi pada pasar kerja. 

Ketiga, penguatan ekonomi masyarakat, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kelembagaan pelaku usaha dan sarana prasarana usaha, penguatan ketahanan pangan, pembangunan kepariwisataan atau objek wisata baru taman satwa Pulau Hanibung. 

Keempat, tata kelola pemerintahan, yakni penguatan kinerja, kualitas dan sistem pelayanan publik pemerintah daerah. 

Kelima, Kotim yang nyaman, lestari berbudaya dan agamis, adalah bagaimana meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya adat dan tradisi kehidupan seni, bahasa dan sastra serta kehidupan beragama. 

Lebih lanjut terkait arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2025, pengurangan beban pengeluaran masyarakat (premi JKN melalui APBD), peningkatan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. (yn/yit)