KUALA KURUN - Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia LP Umbing menyampaikan jawaban pemerintah kabupaten (pemkab) setempat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2023, pada rapat paripurna ke-3 masa persidangan II tahun 2024.
"Pandangan fraksi-fraksi dewan sangat dibutuhkan, demi perbaikan dan keberlangsungan pembangunan yang lebih baik ke depan. Semoga dapat dijadikan bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah,"ujarnya, Senin (22/4).
Efrensia memaparkan, terhadap pandangan umum fraksi PDIP, pemkab sangat mengapresiasi saran yang disampaikan. Dijelaskannya, untuk penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar 15 persen, dikarenakan penghapusan target PAD-bagian laba dari Bank Kalteng sebesar Rp13 miliar.
"Itu sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kalteng, bahwa seluruh laba bersih tahun buku 2022 disisihkan untuk memenuhi kewajiban modal inti dan tidak dibagikan sebagai deviden bagi seluruh pemegang saham, termasuk Kabupaten Gumas," terangnya.
Efrensia melanjutkan, mengenai pandangan umum Fraksi Golkar, pemkab akan terus meningkatkan kinerja baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan trantibumlinmas. Pada layanan akses air minum, diupayakan peningkatan pelayanan penyediaan air minum layak dan aman bagi masyarakat, dengan melaksanakan pembangunan sumber air baku, pengolahan air minum dan perluasan sambungan rumah (SR) bagi masyarakat yang belum menerima layanan air bersih.
Kemudian, kemantapan jalan mencapai 33,63 persen dan terus ditingkatkan. Terlebih dahulu dilakukan penertiban angkutan muatan perusahaan besar swasta (PBS), meliputi truk Over Dimension Over Loading (ODOL) dan melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menambah muatan substansi terkait rencana jalan khusus untuk angkutan muatan PBS.
Menanggapi pandangan umum fraksi Partai Demokrat terkait program smart agro, Efrensia menjelaskan ada beberapa pertimbangan menentukan komoditi unggulan. Khususnya dalam konteks smart agro. Seperti berkelanjutan, jaminan pasar, jaminan ekonomi petani, berorientasi outcome. Lalu terkait smart tourism, sudah dilakukan pembenahan objek wisata, di Batu Mahasur dengan anggaran Rp3 Miliar dan objek wisata Batu Suli melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kalau program smart human resources, dalam waktu 5 tahun, penanganan sarana prasarana sekolah dilakukan bertahap dan diharapkan merata di setiap kecamatan, namun tetap memperhatikan skala prioritas serta legalitas kepemilikan bangunan sekolah," imbuh Efrensia.
Terkait pandangan umum Fraksi NasDem-Hanura, menuruthnya pemkab juga mengapresiasi dan akan terus berupayameningkatkan kinerja demi pembangunan yang lebih baik."Kami juga mengapresiasi pandangan umum Fraksi Gerakan Karya Bersatu, serta akan selalu berusaha untuk memaksimalkan dan menaikkan pendapatan daerah," tandas Efrensia. (arm/gus)
