PALANGKA RAYA - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering meminta pemerintah dan pihak terkait lainnya serius menangani berbagai permasalahan ataupun konflik antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS).

Hal tersebut disampaikannya, menanggapi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, beberapa waktu lalu.

"Kasus yang terjadi ini harus mendapat perhatian serius, konflik secepat mungkin diselesaikan supaya tidak berlarut-larut," katanya, Kamis (6/6).

Terkait kasus yang terjadi di Desa Bangkal tersebut, dia meminta baik pemerintah, aparat penegak hukum dan instansi terkait agar menangani dengan serius, adil dan transparan. Hal ini penting, mengingat konflik yang terjadi telah menelan korban jiwa.

Penyelesaian kasus yang terjadi tidak hanya upaya mencari titik terang penanganan permasalahan tersebut, akan tetapi sebagai upaya memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius.

"Ya, kalau tidak ini akan menimbulkan apatisme terhadap hukum dan pemerintahan dan akan terus menghantui proses pembangunan hukum di daerah ini," ucapnya.

Diharapkan dengan kepekaan pemerintah terhadap penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PBS dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Tentunya hal ini juga akan membawa iklim investasi yang baik dan masyarakat yang sejahtera.

"Harus sama-sama saling berkoordinasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, pihak perusahaan dan masyarakat, supaya tidak ada permasalahan yang terjadi," pungkasnya. (sho/fm)