PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Arthur Apriossi Tuwan, meminta pemerintah kota setempat, untuk melakukan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) secara berkelanjutan.

Ia mengakui, permasalah ini merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga penting adanya jalinan kerja sama lintas sektor dalam penanganan masalah sosial tersebut.

“Penanganan gepeng ini memerlukan kolaborasi yang erat dari semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan,” kata Arthur, Selasa (25/6).

Selama ini lanjutnya, upaya pemerintah menangani gepeng memang terus dilakukan, terbukti dengan beberapa kali penertiban dan pembinaan. Hanya saja masalah tersebut terus berulang, dimana para gepeng masih ditemukan berkeliaran meminta-minta di ruang publik.

Oleh sebab itu ia menegaskan,  kolaborasi yang lebih baik dan terarah diperlukan untuk mengefektifkan upaya penanganan gepeng. Tentunya kerja sama lintas sektor dan lintas lini merupakan kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.

“Intinya pemerintah harus tegas juga, karena kita akui memang sebagaian masyarakat juga merasa terganggu dengan aktivitas mereka. Jadi perlu langkah nyata mengatasinya,” tegas Arthur.

Selain pemerintah tambahnya, peran masyarakat juga dianggap tidak kalah peting. Diharapkannya masyarakat tidak memberi sejumlah uang kepada gepeng, karena hal tersebut akan membuat mereka terus menerus melakukan aktivitasnya itu.

“Dengan sinergi yang kuat, diharapkan masalah ini dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya bagi seluruh warga Palangka Raya,” pungkas Arthur Apriossi Tuwan. (sho/gus)