KUALA KURUN - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menyarankan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, agar merancang kegiatan berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
"Dalam menyusun rancangan program pokok dan kegiatan, harus memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran, khususnya dalam rencana kerja tahunan," ucap juru bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Gumas Elvi Esie, Selasa (9/7).
Dia menuturkan, setiap program dan kegiatan yang mendapatkan skala prioritas harus bersentuhan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satunya terkait persoalan insfrastruktur khususnya jalan dan jembatan.
"Persoalan infrastruktur yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat selama ini, harus perlu mendapatkan perhatian khusus pemkab setempat, sehingga harus ada perhatian serius," ujar Elvi.
Dikatakanya pula, infrastruktur menjadi penunjang program smart tourism. Sebagai contoh lanjutnya, ruas Jalan Kuala Kurun-Sare Rangan-Tumbang Pajangei-Tewah-Upon Batu perlu ditingkatkan kualitas, mengingat di daerah itu terdapat dua objek/destinasi wisata yaitu Monumen Tambun Bungai dan Batu Suli.
"Selain itu, kami juga ingin ruas jalan menuju wisata air terjun Bawin Kameloh yang sekarang ini sering dilalui oleh angkutan truk batu bara diperbaiki, sehingga nanti menjadi satu paket kunjungan wisata," imbuh Elvi.
Menyikapi hal tersebut, Sekda Gumas Richard menyampaikan, pemkab menyambut baik saran dari Fraksi PDIP dalam penyusunan rancangan program pokok dan kegiatan, yang memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran, khususnya dalam rencana kerja tahunan.
"Itu akan menjadi perhatian kami saat penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja), sehingga program dan kegiatan itu bersentuhan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat," terangnya.
Selanjutnya, perihal infrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang sering dikeluhkan masyarakat, pemkab menyetujui dan akan menindaklanjuti hal tersebut. (arm/gus)
