PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Achmad Rasyid, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) memastikan penyerapan anggaran dan program kegiatan yang diagendakan tahun anggaran 2024 ini terlaksana dengan baik.
Mulai dari tender, pelaksanaan kegiatan, hingga realiasinya harus dipacu mengingat sekarang sudah memasuki akhir bulan Juli atau telah melewati satu semester kegiatan tahun anggaran. Sehingga realisasi program yang sudah berjalan harus dipastikan sudah sejauh mana.
“Berkaitan dengan anggaran tahun 2024 ini, saya kira pekerjaan rumahnya karena ada proyek yang belum tender. Ini yang perlu dicatat untuk dipacu, apalagi ini sudah mendekati bulan Agustus,” kata Rasyid, Senin (29/7).
Ia menegaskan, pentingnya hal ini diperhatikan, mengingat masa jabatan kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur akan segera berakhir. Dimana nantinya akhir masa jabatan tersebut bersamaan dengan dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Politikus Partai Gerindra ini pun berharap, pada sisa masa jabatannya tersebut kepala daerah dapat lebih memaksimalkan dan lebih memberikan manfaat bagi pembangunan di provinsi ini. Sehingga agenda kegiatan yang sebelumnya telah diprogramkan jangan sampai terkendala.
“Serapan anggaran dan bagaimana memacu program yang sudah ada ini penting supaya nanti tidak terjadi SILPA, sehingga program yang sudah dianggarkan di tahun ini harus terselesaikan,” ucapnya.
Disatu sisi dirinya mengakui tidak ada hal yang terlalu krusial menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Bahkan pembiayaan untuk kegiatan multiyears atau tahun jamak kemungkinan sudah dibayar, sehingga tidak akan menjadi beban untuk tahun berikutnya.
Hanya saja tambah Rasyid, yang menjadi catatan saat ini karena pihak DPRD belum menerima laporan realiasi anggaran tahun 2024. Harusnya laporan tersebut disampaikan berkelanjutan, supaya pihak legislatif bisa turut mengawasi program pemerintah yang tengah berjalan saat ini.
“Saya tidak tahu kalau laporan itu ada ke ketua atau tidak, tapi ke komisi tidak ada. Makanya itu yang sedikit saya kritik dan minta ini agar diperhatikan pemerintah,” tandasnya. (sho/gus)
