KUALA KURUN - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Sahriah meminta kepada pemerintah pusat untuk turun langsung melihat kondisi ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi selama ini.

"Permasalahan yang saya maksud adalah terkait penggunaan ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya sebagai jalan produksi oleh truk angkutan hasil produksi perusahaan besar swasta (PBS)," ucap Sahriah, Kamis (1/8).

Dia mengatakan, ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya sebenarnya merupakan ruas jalan umum bagi masyarakat. Akan tetapi, selama ini truk angkutan PBS ikut menggunakan ruas jalan tersebut. Kondisi itu sangat beresiko bagi masyarakat yang juga menggunakan jalan tersebut.

"Untuk itu, kami minta kepada pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, sekaligus mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak," terang Politikus Partai Gerindra ini.
Apabila diperlukan, untuk sementara ini pemerintah pusat diharapkan bisa melarang truk angkutan hasil produksi PBS melewati ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, sembari menunggu jalan khusus selesai dibangun.

"Kami juga berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dapat bergerak cepat dalam memperbaiki titik-titik di ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya yang mengalami kerusakan, sehingga masyarakat bisa melintas dengan aman dan nyaman," jelasnya.
Dia mengakui, selama beberapa tahun terakhir ini sangat jarang menggunakan ruas jalan itu ketika ingin menuju ke Palangka Raya. Hal itu disebabkan resiko perjalanan sangat tinggi jika melewati jalan tersebut.
"Kalau melewati Jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, resikonya tinggi dan ditambah lagi jika terjadi antrian panjang. Saya lebih memilih melewati jalur Rungan-Manuhing apabila ingin ke Palangka Raya," tukasnya. (arm/yit)