PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar) mengumumkan pembentukan fraksi-fraksi pada rapat paripurna, Selasa (27/08/24).
Ada lima fraksi yang sudah mengumumkan nama-nama kepengurusan yakni, Fraksi Partai PDIP, ketuanya Mulyadin. Fraksi Partai Golkar, ketuanya Muhammad Yasir Fajar Afrizal, Fraksi Gerindra, ketuanya Muhammad Toha. Kemudian Fraksi Partai PAN-PKS, ketuanya Reqsi Setiawan dan Fraksi Demokrasi Bangsa yang merupakan gabungan dari Partai Demokrat dan PKB, ketuanya adalah, Rosad.
Sementara Partai Nasdem belum mengumumkan Fraksi-nya termasuk susunan pengurus karena masih menunggu persetujuan DPW.
Ketua Sementara DPRD Kobar, Siti Mukaromah menyampaikan bahwa dengan terbentuknya fraksi-fraksi di DPRD, ia berharap seluruh fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik.
"Pembentukan fraksi ini sebagai langkah penting untuk memastikan keberlanjutan proses legislasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Siti menambahkan, fraksi-fraksi yang telah terbentuk akan memainkan peran krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
Dengan adanya fraksi-fraksi ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil dapat lebih mewakili aspirasi rakyat dan mencerminkan kepentingan daerah.
Lebih lanjut, Siti menyatakan bahwa pembentukan fraksi ini juga menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan tahapan berikutnya, yaitu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
AKD memiliki peran strategis dalam mengatur dan menyusun agenda kerja DPRD, sehingga seluruh proses pemerintahan di tingkat daerah dapat berjalan dengan lebih terstruktur.
Menurut Siti, semua tahapan akan terus bergulir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ia optimis bahwa dengan kerjasama dan sinergi yang baik antar fraksi, seluruh tugas dan tanggung jawab DPRD Kotawaringin Barat dapat terlaksana dengan optimal demi kemajuan daerah.
Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Kobar, Sri Purwanti membenarkan bahwa Partai Nasdem masih belum mengumumkan Fraksi-nya di DPRD Kobar.
“Karena sesuai yang disampaikan DPW, bahwa untuk ke 14 Kabupaten/Kota belum keluar SK karena DPP masih terfokus dalam agenda kongres,” kata Sri. (sam/fm)
