PANGKALAN BUN - Fraksi PAN-PKS DPRD Kotawaringin Barat meminta dan akan mendorong APBD 2025 fokus terhadap infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna tanggapan umum fraksi-fraksi atas raperda APBD 2025 yang disampaikan juru bicara Fraksi PAN-PKS Reqsi Setiawan pekan lalu. 

Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak, terutama yang menghubungkan akses pendidikan, sangat mengganggu proses belajar mengajar. "Jalan-jalan rusak perlu segera diperbaiki agar mendukung pendidikan yang berkualitas," tegasnya.

Reqsi juga menyoroti program Zero Hole, yaitu program jalan tanpa lubang, yang dianggap penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kelanjutan program ini akan memberikan dampak positif bagi keselamatan masyarakat.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret demi tercapainya kondisi jalan yang lebih baik," tambahnya.

Selain infrastruktur jalan, Fraksi PAN-PKS meminta perhatian serius terhadap penanganan banjir dan peningkatan sistem drainase. Reqsi menekankan bahwa permasalahan banjir sering kali menjadi hambatan bagi mobilitas masyarakat dan berdampak pada aktivitas ekonomi. "Fokus utama pemerintah daerah harus mencakup solusi yang efektif untuk masalah ini," ungkapnya.

Dalam aspek pengelolaan pajak, Fraksi PAN-PKS mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Reqsi menekankan bahwa kebijakan pajak harus dirancang dengan prinsip keadilan sehingga tidak memberatkan masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan publik," ujar Reqsi.

Fraksi ini juga meminta agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan pengelolaan pajak. Partisipasi publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. "Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pajak mereka dikelola," tambahnya.

Dengan serangkaian rekomendasi tersebut, Fraksi PAN-PKS berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dalam infrastruktur dan pengelolaan pajak, demi kesejahteraan masyarakat. "Kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat," tutup Reqsi Setiawan. (sam/yit)