PANGKALAN BUN – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 pada Rabu (20/11) di aula Sangga Banua, Sekretariat Daerah.
Acara ini dihadiri oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dari berbagai dinas dan instansi terkait.
Kepala Dinas Pertanian Kotawaringin Barat Kris Budi Hastuti dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan terkait peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, masih ditemukan berbagai isu, seperti peredaran pupuk ilegal, kualitas yang tidak sesuai standar, dan penggantian karung pupuk bersubsidi, ada juga penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani serta harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET).
“Pupuk dan pestisida adalah sarana produksi utama yang sangat menentukan pencapaian target produksi nasional. Oleh karena itu, pendistribusiannya harus memenuhi prinsip enam tepat, yakni tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat,” tegas Kris.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan subsidi agar pupuk lebih terjangkau oleh petani.
Account Executive PT Pupuk Indonesia Khoirul Anwar turut memberikan pemaparan terkait perkembangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kobar. Menurutnya, sistem distribusi melalui aplikasi telah meningkatkan keteraturan pendistribusian dari gudang hingga petani, sehingga meminimalkan peluang kecurangan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada keluhan petani tentang ketersediaan pupuk di kios, yang disebabkan oleh miskomunikasi antara distributor, kios, dan petani, serta kendala sistem dan transportasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Noreti selaku Sekretaris I KPPP menegaskan pentingnya kerjasama dan komitmen semua pihak untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai HET.
Ia juga mengimbau agar masalah yang muncul segera dikomunikasikan dengan PT Pupuk Indonesia untuk solusi cepat.
Melalui rakor ini, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Kotawaringin Barat semakin optimal, sehingga dapat mendukung peningkatan hasil pertanian di wilayah Kobar. “Kami berharap petani dapat lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi dan hasil pertanian mereka meningkat,” tutup Noreti. (sam/yit)
