KUALA KURUN - Sekarang ini dilakukan penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) di tahun 2026 dengan mengambil tema yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan.
RKPD yang disusun disesuaikan dengan pelaksanaan kinerja pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
"Kami menyambut baik penyusunan RKPD, karena akan mensinkronisasikan program pembangunan yang akan dilakukan, sesuai dengan program kerja dari perangkat daerah terkait," ucap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Herda, Kamis (23/01/2025).
Dalam penyusunan RKPD tersebut, kata dia, perlu diakomodir pembangunan berskala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Itu harus direncanakan dan dikerjakan dengan baik, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya yang potensial.
"Setiap pembangunan yang dilakukan pada tahun 2026 harus direncanakan dengan baik. Hal itu demi kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Dia mengatakan, setiap usulan dalam penyusunan RKPD yang disampaikan oleh masyarakat, juga akan selalu menjadi pertimbangan. Namun itu, tidak bisa langsung terealisasi, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Kami akan tetap mendengar setiap usulan dari masyarakat, dengan tetap memperhatikan sejumlah program pembangunan skala prioritas," terangnya.
Dia juga meminta kepada masyarakat, agar jangan lelah untuk menyampaikan usulan yang dibutuhkan. Apalagi kalau itu untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Sebelumnya, Kepala Bapperida Kabupaten Gumas Yantrio Aulia menuturkan, prioritas pembangunan daerah tahun 2026 adalah penguatan daya saing SDM, upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Selanjutnya, percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif dengan didukung infrastruktur berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan adaptif dan kolaboratif, serta penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dan berketahanan ekologi.
"RKPD ini merupakan dasar penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2026, serta pedoman penyusunan rancangan APBD tahun 2026," tukasnya. (arm/fm)
