PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, kembali mewanti-wanti Perusahaan Besar Swasta (PBS) di provinsi ini untuk mentaati kebijakan dan berbagai aturan yang dibuat pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya menyikapi kerusakan ruas Bukit Liti - Bawan - Kuala Kurun yang dilalui angkutan sejumlah PBS. Meski jalan tersebut sudah beberapa kali ditangani, namun karena tingginya lalu lintas yang diduga melebihi tonase membuat kerusakan kembali terjadi.
“Perusahaan ini kami sudah minta untuk membentuk konsorsium untuk membuka jalan sendiri supaya tidak lagi menggunakan jalan daerah. Karena bagaimanapun masyarakat perlu pelayanan, angkutan barang dan orang bisa bergerak cepat tanpa kendala jalan rusak,” ujar Sugianto, baru-baru tadi.
Selain soal kebijakan angkutan dan lalu lintas, perusahaan juga diingatkannya untuk menjakan kewajiban untuk berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara menggunakan pelat nomor kendaran KH.
Sugianto menegaskan, dengan penggunakan pelat kendaraan KH, maka pajak kendaraan yang dibayar akan menjadi pemasukan untuk daerah melalui sektor pajak. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap peningkatan PAD setiap tahunnya, yang juga diteruskan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.
“Karena mereka (PBS) cari kekayaan di Kalteng, ya bayar pajaknya juga harus di Kalteng, masa bayar di provinsi lain. Kita inikan perlu membayar anak-anak kuliah gratis, belum kesehatan gratis, terus kita juga membangun univesitas, rumah sakit, yang semua perlu anggaran,” tegasnya.
Sugianto juga menekankan, agar para pengusaha di PBS ini menghormati aturan yang dibuat perintah daerah dengan cara memberi kontribusi yang jelas terhadap kegiatan pembangunan. Jangan sampai PBS hanya kesannya hanya mencari keuntungan tanpa memerhatikan daerah tempatnya menggali sumber daya alam.
“Inikan untuk kepentingan bersama, karena seperti soal angkutan ini ketika dihentikan akibat melanggar, kan perusahaan sendiri yang kena dampaknya. Maka dari itu aturan harus diikuti karena tujuannya untuk daerah dan kegiatan usaha yang nyaman,” pungkasnya. (sho/gus)
