PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Okki Maulana, meminta pemerintah daerah memerhatikan kesejahteraan para petani sawit mandiri dengan cara mendukung berbagai pengembangan kegiatan usaha yang digeluti.

Pemerintah harus mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi para petani sawit mandiri, khususnya berkaitan dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tidak bisa terlaksana akibat kendala lahan.

"Dari hasil reses ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara, di sana petani sawit mandiri meminta pemerintah membantu urusan PSR ini karena terkendala masalah lahan," katanya, kemarin.

Di Kotawaringin Barat misalnya, pelaksanaan PSR ini tidak bisa ikuti petani sawit mandiri karena lahan yang mereka tempati berada di kawasan hutan atau lahan yang tidak berstatus Areal Penggunaan Lain (APL)

Hal yang sama dirasakan petani sawit mandiri di Kabupaten Lamandau, dimana realisasi PSR ini mengalami hambatan karena status lahan belum Clear and Clean (CnC) hingga membuat usaha pertanian ini tidak bisa berkembang besar.

"Perlu solusi dari pemerintah untuk mempercepat sertipikasi lahan, supaya petani kita ini tidak kesulitan mengikuti PSR dan usaha-usaha mereka bisa berkembang," ucap Okki.

Politikus muda Partai Golkar ini mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dengan instansi vertikal dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat legalitas lahan.

"Untuk mendukung kegiatan pertanian, ya pastinya pemerintah harus memerhatikan dan menyelesaikan apa saja yang menjadi kendala, salah satunya seperti realisasi PSR," pungkasnya. (sho/gus)