SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) siap mendukung program ketahanan pangan sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.  Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkab Kotim sebagai daerah penyangga pangan nomor tiga terbesar di Kalteng setelah Kapuas dan Pulang Pisau, harus dapat memastikan saluran irigisasi berfungsi dengan baik.

"Selama ini kendala di Kotim, muara sungai di Teluk Sampit dangkal dan masuk dalam kawasan hutan lindung," kata Halikinnor Bupati Kotim usai memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Kotim terkait tindaklanjut normalisasi saluran irigasi Kecamatan Teluk Sampit di Rujab Bupati Kotim,Rabu (16/4).

Kabar baiknya, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangka Raya akan melakukan  normalisasi di dua titik dengan dana sebesar Rp 9 miliar.

"Pemerintah daerah mendukung itu. Ada dua titik areal yang dikerjakan di kawasan APL dan kawasan hutan lindung. Nanti akan ada kerjasama dengan KLHK supaya pada kawasan hutan lindung tetap bisa dilakukan normalisasi," ujarnya.

"Makanya nanti ada sosialisasi kepada warga karena kita ketahui manfaatnya sangat besar tidak hanya untuk mendukung program ketahanan pangan tapi juga untuk memudahkan akses masyarakat pengguna perahu yang melewati sungai," tambahnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga,Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim Muhammad Hairul Saleh mengatakan, luasan saluran irigasi yang akan dinormalisasi oleh Balai Wilayah Sungai Kalimatan II Palangka Raya akan dikerjakan sepanjang kurang lebih 30 kilometer untuk saluran primer dan 45 kilometer untuk saluran sekundernya.

"Titik lokasinya berada di Desa Lampuyang. Dan, yang masuk kawasan hutan lindung kurang lebih panjangnya 5 km. Menurut info dari Balai, rencananya akhir April ini sudah berkontrak dan pekerjaan normalisasi akan segera dikerjakan," pungkas Haerul.  (hgn/yit)