PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyatakan, manajemen risiko kini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah bukan lagi sekadar opsi, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Risiko harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik agar tidak menjadi penghambat pencapaian tujuan daerah,” ujar Fairid Naparin, baru-baru tadi.

Ia menekankan, dalam dinamika pemerintahan yang semakin kompleks, pengelolaan risiko menjadi alat penting untuk memastikan program dan kebijakan berjalan sesuai sasaran.

Ditegaskannya pula, penerapan manajemen risiko bukan hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Pemerintahan modern harus siap menghadapi tantangan, termasuk potensi kegagalan atau hambatan. Karena itu, setiap OPD harus memiliki kesadaran dan kapasitas untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten,” paparnya.

Lebih lanjut, Fairid berharap agar setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palangka Raya menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja, bukan hanya dokumen formalitas.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa tersandera oleh persoalan yang bisa dicegah sejak dini. (daq/gus)