KUALA KURUN – Fraksi Gerakan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta pemerintah daerah mengevaluasi perangkat daerah yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi ini dinilai penting agar program yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terganggu.

"Harus dilakukan evaluasi, karena jika target PAD tidak tercapai, maka akan berdampak pada program dan kegiatan yang telah dirancang dalam APBD, baik murni maupun perubahan," ujar Juru Bicara Fraksi Gerakan Nasional, Rayaniatie Djangkan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (25/8).

Fraksi juga menyoroti perlunya pendataan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Gumas. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2026 untuk mendukung program Tambun Bungai Cerdas.

"Hasil inventarisasi akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pendidikan pada tahun 2026," tambah Rayaniatie.

Selain itu, Fraksi Gerakan Nasional meminta Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan agar mendukung petani dengan menyediakan sarana produksi seperti pupuk, benih, bibit, dan alat mesin pertanian (alsintan). Hal ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gumas Efrensia L.P. Umbing menyatakan sepakat bahwa perangkat daerah yang tidak mencapai target PAD perlu dievaluasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan pakta integritas yang telah ditandatangani masing-masing perangkat daerah.

"Saat ini realisasi PAD baru mencapai 56,40 persen. Jika tidak tercapai, tentu berdampak pada program-program prioritas daerah," katanya.

Terkait sarana dan prasarana pendidikan, Efrensia menjelaskan bahwa Disdikpora telah memiliki database kondisi sekolah, yang mencakup rencana rehabilitasi rumah dinas guru, pembangunan ruang kelas, ruang guru, laboratorium komputer, serta pengadaan meja, kursi, dan komputer.

"Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sarana prasarana pendidikan mencapai Rp33,49 miliar, mencakup dana fisik, perencanaan hingga pengawasan," ungkapnya.

Di bidang pertanian, Pemkab Gumas melalui dinas terkait juga telah mempersiapkan dukungan bagi petani berupa pupuk, benih, bibit, dan sarana produksi lainnya. Program ini akan didukung oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Polri, TNI, Bulog, dan pihak lainnya.

"Semua pihak akan bersinergi dalam mewujudkan pertanian yang holistik, dari hulu ke hilir," pungkas Efrensia. (arm/yit)