PANGKALAN BUN – Pemerataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Verifikasi tersebut berkaitan dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai infrastruktur pendukung program.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, usai rapat paripurna baru-baru ini. Ia menjelaskan, SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa dan kelompok sasaran lainnya.
"Alhamdulillah, seluruh titik SPPG sudah diajukan ke BGN. Pembangunannya dilakukan secara bertahap. Dalam waktu sekitar dua bulan ke depan, satu SPPG di Kecamatan Pangkalan Banteng akan dilaunching. Progresnya saat ini sudah mencapai 80 persen dan tinggal tahap penyelesaian akhir," kata Sri Lestari.
Setiap SPPG ditargetkan mampu memproduksi makanan untuk sekitar 3.000 siswa per hari, dengan distribusi dalam radius 6 kilometer. Dengan skema ini, beberapa sekolah dalam satu wilayah bisa tercakup, sehingga kebutuhan gizi peserta didik dapat terpenuhi secara rutin.
Saat ini, baru satu SPPG yang resmi beroperasi di Kobar. Kondisi ini sempat memunculkan kecemburuan antarwilayah karena belum semua kecamatan dapat mengakses program secara serentak.
"Memang sempat muncul rasa kecemburuan di daerah lain. Awalnya kami berharap pelaksanaan bisa dilakukan bersamaan, tapi karena proses verifikasi pusat, kesiapan dapur, tenaga kerja, dan lainnya, maka pelaksanaannya harus bertahap," ujarnya.
Sri Lestari menegaskan, hanya SPPG yang telah lolos verifikasi pusat yang diperbolehkan menjalankan program MBG. Sementara itu, SPPG yang masih dalam tahap pembangunan atau pengajuan masih menunggu keputusan lebih lanjut.
“Penetapan radius distribusi juga penting karena ada batas maksimal waktu agar makanan sampai ke penerima dalam kondisi layak. Kami berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan agar program MBG bisa berjalan lebih efektif sesuai kondisi geografis Kobar,” pungkasnya. (sam/yit)
